Pemerintah Gelontorkan Rp301,8 Triliun untuk Bansos Tahun 2022
JAKARTA – Pemerintah masih menyalurkan sejumlah bantuan sosial (bansos) pada tahun 2022. Anggaran untuk bansos tersebut masuk dalam Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, RAPBN 2022 melanjutkan konsolidasi fiskal dengan antisipasi terhadap ketidakpastian.
“RAPBN 2022 melanjutkan konsolidasi fiskal dengan antisipatif terhadap ketidakpastian. Pemerintah juga akan terus mengakselerasi program vaksinasi agar dapat mengendalikan pandemi dan ini merupakan kunci pemulihan ekonomi nasional,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (17/8/2021).
Dalam RAPBN 2022, pemerintah menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp 1.840,7 triliun dan belanja negara sebesar Rp 2.708,7 triliun.
Untuk mengantisipasi situasi pandemi, maka pemerintah menyiapkan tambahan kebutuhan anggaran melalui pengalokasian untuk Program PEN 2022 yang akan fokus untuk kebutuhan penanganan kesehatan sebesar Rp 148,1 triliun dan kebutuhan anggaran untuk perlindungan masyarakat sebesar Rp 153,7 triliun.
Berikut daftar bansos yang dikucurkan pemerintah di tahun depan:
- Penanganan kesehatan (Rp 148,1 triliun)
• Anggaran testing, tracing, treatment Rp 4,5 triliun.
• Perawatan pasien COVID-19 Rp 14,9 triliun (250 ribu pasien dirawat dengan cost sharing BPJS 15%).
• Obat COVID-19 Rp 1 triliun (4 juta paket), Insentif Nakes (12 bulan), Pusat Rp 6,4 triliun dan Daerah Rp 6,1 triliun
• Vaksinasi dengan anggaran pengadaan sebesar Rp 38,44 triliun
• Insentif perpajakan vaksin Rp 2,4 triliun
Penanganan kesehatan lainnya di daerah Rp 26,2 triliun
• Antisipasi kesehatan lainnya Rp 38,7 triliun (antara lain perluasan klaim pasien 650 ribu dengan cost sharing BPJS 15%
- Perlindungan Masyarakat (Rp 153,7 triliun)
• PKH untuk 10 juta KPM Rp 28,7 triliun
• Kartu Sembako untuk 18,8 juta KPM Rp 45,1 triliun
• Kartu Prakerja Rp 11,0 triliun
• Dukungan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Rp 5,6 triliun
• BLT Desa Rp 27,2 triliun
• Cadangan Perluasan Rp 36,16 triliun
• Bansos tunai untuk 10 juta KPM Rp 12,02 triliun (6 bulan @Rp 200 ribu)
• Kartu sembako PPKM untuk 5,9 juta KPM Rp 7,1 triliun (6 bulan @Rp 200 ribu)
• Bantuan kuota internet untuk 38,1 juta siswa dan pendidik Rp 8,1 triliun (6 bulan)
• Cadangan Perlinmas Rp 9,0 triliun. (*/Detik)