JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengutarakan keseriusan pemerintah dalam melakukan program konversi kompor gas berbahan LPG 3 kg menjadi kompor listrik atau kompor induksi.
Namun dia sadar, proses peralihan itu tidak akan bisa berjalan secara instan.
“Diminimalkan (penggunaan LPG 3 kg), tapi ini kan it takes time berapa tahun, supaya kita, mau enggak kita impor barang luar terus, kan gamau kan?” ujar Menteri Arifin beberapa waktu lalu, seperti dikutip Minggu (18/9/2022).
Dia menjelaskan, beban anggaran dalam melakukan subsidi untuk tabung melon terus membengkak. Sebagai perbandingan, pada 2021 saja realisasi subsidi LPG 3 kg mencapai Rp 67,62 triliun, termasuk kewajiban kurang bayar Rp 3,72 triliun.
Di sisi lain, outlook subsidi BBM dan LPG 3 kg pada tahun ini mencapai angka Rp 149,37 triliun, atau 192,61 persen dari postur APBN 2022.
Menurut catatan Kementerian Keuangan, lebih dari 90 persen kenaikan nilai subsidi berasal dari kesenjangan harga jual eceran dengan harga keekonomian LPG 3 kg yang terlampau tinggi.
Sementara untuk 2023 mendatang, pemerintah juga telah usul tambahan anggaran khusus untuk LPG tabung 3 kg sebesar Rp 400 miliar, sehingga total nilainya di tahun depan menjadi Rp 117,8 triliun.
Menindaki hal itu, Menteri Arifin mengatakan, pemerintah bersama PT PLN (Persero) tengah menggencarkan program konversi dari kompor gas menuju kompor listrik.
Selain transformasi ke kompor listrik, pemerintah tengah mengupayakan proyek gasifikasi batubara menjadi dimethyl ether (DME) menjadi produk pengganti impor gas untuk LPG.
Namun, proyek DME tahun ini baru dimulai dan belum berproduksi. Sehingga suplai energi untuk alat masa rumah tangga mau tidak mau masih harus banyak mengandalkan jaringan gas (jargas).
“Tapi jaringan gas juga ke depannya ini sustain apa enggak sumbernya kita? Untuk itu yang paling gampang kan listrik, matahari kan gratis. Makanya harus sinkron sama buangan emisi dari pembangkitnya, dari alat transportasi,” tuturnya. (*/Merdeka)
