JAKARTA – Aplikasi proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti e-procurement dan e-catalogue akan dievaluasi dan diubah, buntut masih maraknya kasus korupsi meski proses pengadaan sudah terdigitalisasi.
Plt. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP Yulianto Prihandoyo mengatakan, proses evaluasi dan rencana pembentukan platform baru itu bentuk upaya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menutup celah korupsi saat ini.
“Prinsipnya kami concern betul menutupi celah-celah, ruang-ruang, di mana di situ ada kesempatan untuk tindak pidana korupsi,” kata Yulianto saat ditemui di kawasan Jiexpo, Jakarta, Kamis (3/8/2023).
Dalam proses penguatan platform baru ini, LKPP menggandeng GovTech Telkom Indonesia. Menurut Yulianto, penguatan ini diharapkan mampu semakin mendorong seluruh transaksi pemerintah tak lagi bisa diakali seperti di kasus Basarnas.
“Misalnya Basarnas kemarin prinsipnya kami menghormati proses hukum, sekarang lagi berlangsung kita tunggu saja, tapi kami juga tidak diam,” ujar Yulianto.
“Jadi kami dibantu teman-teman GovTech Telkom ini sedang bikin semacam new platform lah, sekaligus memastikan atau mengurangi ruang-ruang atau celah korupsi tadi,” ungkap Yulianto.
Di sisi lain, ia melanjutkan, proses penguatan pengawasan pengadaan melalui sistem elektronik itu juga dilakukan dengan membuka akses pengawasan sistem terhadap aparat penegak hukum (APH), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga Inspektorat Jenderal kementerian atau lembaga.
“Kami juga kerja sama terus kok di balik ini. Kami sama teman-teman, APH, BPK, Inspektorat, auditor, kami sudah beri akses juga untuk masuk ke toko kita untuk bisa lihat-lihat dan seterusnya,” ucapnya.
Di luar perbaikan internal, Yulianto mengingatkan, proses pengawasan pengadaan barang dan jasa juga harus melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat. Sebab, menurutnya, tanpa ada pengawasan dan laporan masyarakat, pengawasan belum tentu maksimal.
“Enggak mungkin kami sendirian, LKPP sendirian jadi kami butuh bapak ibu. Rajin-rajin melaporkan saja kalau ada menemukan hal-hal yang kira-kira itu jadi dugaan tadi. Jadi kita bareng-bareng,” tegasnya.
Ia memastikan, LKPP akan terus membangun transparansi proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Publik menurutnya akan bisa melihat sampai detail-detail transaksi ke depannya melalui platform baru yang akan dibuat.
“Ini anggaran negara ada berapa, kementerian ini berapa belanja, untuk apa saja, siapa penyedianya, dan seterusnya bapak ibu nanti bisa lihat di platform kami,” tutur Yulianto.
Penetapan tersangka Kepala Basarnas (Kabasarnas) Hendri Alfiandi oleh KPK nyatanya mendapatkan perhatian dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini disampaikan langsung Jokowi di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (27/7/2023).
Dalam keterangannya, Jokowi meminta adanya perbaikan besar setelah adanya kasus ini. Pasalnya, kasus yang menyeret Henri Alfiandi terjadi pada saat proses pengadaan alat deteksi korban reruntuhan.
“Perbaikan sistem (pengadaan barang dan jasa) di semua kementerian lembaga terus kita perbaiki terus,” ujar Jokowi.
Jokowi kemudian mengusulkan perbaikan sistem bisa dilakukan pada program e-catalog yang saat ini sudah memajang 4 juta produk. Soal kasus yang terjadi pada Henri Alfiandi, Jokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum.
“Kalau memang ada yang melompati sistem dan mengambil sesuatu dari situ (proyek), ya kalau terkena OTT, ya hormati proses hukum yang ada.” pungkasnya. (*/CNBC)
