JAKARTA – Upaya pemerintah untuk menjadi pemikik mayoritas saham PT Freeport Indonesia (PTFI) segera memasuki babak baru. Menurut Menteri BUMN Rini Soemarno, pemerintah akan memiliki mayoritas saham PTFI dan menerapkan kerja sama joint venture.
Rini mengatakan, kerja sama joint venture disebabkan pemerintah tak mampu melakukan kegiatan operasional PTFI. Karena itu, pemerintah menyodorkan skema kerja sama.
“Mengenai operasi kita menyadari kita kurang. Tapi yang lain kebersamaan jadi joint venture. Mengapa jadi sangat detail, itu supaya ke depan jangan sampai ada split,” kata Rini saat halalbihalal di rumahnya, Sabtu (30/6).
Dia menjelaskan, pemerintah akan memiliki 51 persen saham PTFI. Sedangkan Freeport-McMoran memiliki 49 persen.
Pihak Freeport sudah bersedia melepas 51 persen saham ke Pemerintah RI, tapi tetap mau mengoperasikan PTFI. “Kita setuju, oke operasi (dilakukan Freeport) karena lebih dominan. Tapi yang lain-lain harus mampu dong,” tuturnya.
Hanya saja, kesepakatan tentang joint venture menjadi krusial karena semua pihak ingin transparan dan profesional. Dalam pandangan Rini, joint venture itu juga sebagai upaya agar PTFI dikelola secara terbuka dan Freeport tak mengintervensi pemerintah.
Nantinya, kerja sama joint venture akan dilakukan oleh PT Inalum (Persero) dan PTFI. Rini mengatakan setidaknya jika tidak ada aral melintang dua perusahaan ini akan melakukan penandatanganan joint venture dalam waktu dua minggu ke depan.
Rini menambahkan, salah satu yang menjadi pertimbangannya adalah keberlangsungan operasi PTFI harus tetap terjaga. Pemerintah menganggap Freeport-McMoran sebagai induk Freeport Indonesia sudah berpengalaman mengoperasikan pertambangan pertambangan di Timika, Papua itu.
“Operasi ini jalan terus harus memberikan benefit kepada pemegang saham maupun masyarakat setempat dan menekankan CSR (dana tanggung jawab sosial, red) supaya harus lebih aktif,” tegasnya.(*/Jpnn)
