JAKARTA – Berakhirnya tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada 2020 menyisakan cerita tidak mengenakkan bagi PDIP. Pasalnya, partai berlambang banteng ini ternyata dicampakkan oleh paslon usungannya di Pilkada Sumatera Barat dan Cilegon.
Paslon pertama yang mengembalikan dukungan dari PDIP adalah Mulyadi-Ali Mukhni. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat ini akhirnya hanya diusung oleh Partai Demokrat dan Partai PAN.
Pengembalian SK dukungan dari PDIP ini sebetulnya buntut panjang dari pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani, yang berharap Sumbar menjadi provinsi pendukung negara Pancasila. Perkataan Puan tersebut ternyata dinilai merugikan Mulyadi-Ali Mukhni. Merespons hal itu, PDIP Sumbar pun memutuskan tak ikut gelaran Pilgub Sumbar.
“Sebagai Ketua PDIP Sumatera Barat, saya langsung menggelar rapat bersama pengurus lainnya menyikapi pemutusan pengembalian mandat secara sepihak ini,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Sumbar Alex Indra Lukman kepada wartawan, Minggu (6/9).
Mulyadi-Ali Mukhni pun resmi telah mendaftar ke KPU Sumbar pada Minggu (6/9). Pasangan ini maju bermodalkan 20 kursi dari koalisi Demokrat dan PAN dan tidak jadi menerima dukungan 3 kursi dari PDIP karena merasa ada tekanan dari tokoh dan masyarakat Sumbar.
“Malam ini kami pasangan Mulyadi-Ali Mukhni telah mendaftar ke KPU untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar. Sudah diterima KPU dan akan melewati verifikasi,” kata Mulyadi setelah mendaftar ke KPU Sumbar.
Mulyadi berterima kasih kepada para pendukung dan partai pengusung yang telah memberi amanah untuk maju di Pilkada Sumbar 2020. Bersama Ali Mukhni, ia yakin akan membawa Sumbar menjadi provinsi yang berkah dan sejahtera.
“Kita sudah siap membangun Sumatera Barat dengan segala konsekuensi yang ada, dengan menjalin kerja sama dengan semua pihak, tidak hanya mengandalkan APBD semata, sehingga pembangunan bisa berjalan baik dan tingkat kehidupan masyarakat akan terangkat, dengan perbaikan ekonomi, kesehatan, dan pendidikannya,” kata dia.
Mulyadi-Ali Mukhni menjadi pasangan terakhir yang mendaftar ke KPU Sumbar untuk bertarung pada Pilgub Sumbar 9 Desember 2020. Secara keseluruhan, ada empat pasangan yang sudah mendaftar, yakni Nasrul Abit-Indra Catri (Gerindra), Mahyeldi-Audy (PKS-PPP), Fakhrizal-Genius Umar (Golkar-NasDem-PKB), serta Mulyadi-Ali Mukhni (Demokrat-PAN).
Tak terlihat ada satu pun paslon usungan dari PDIP di Sumatera Barat. Dengan demikian , PDIP pun tak terlibat dalam Pilkada Sumatera Barat.
Selain di Sumatera Barat, kondisi serupa ternyata dialami PDIP di Kota Cilegon. Setelah ditutupnya pendaftaran, PDIP ternyata ditinggal oleh paslon yang direkomendasikannya.
Keempat bakal calon walkot-wawalkot yang mendaftar ke KPU Kota Cilegon adalah Ratu Ati Marliati-Sokhidin (Golkar, Gerindra, NasDem, PKB); Helldy Agustian-Sanuji Pentamarta (Partai Berkarya, PKS); Iye Iman Rohiman-Awab (PAN, PPP, Demokrat); dan Ali Mujahidin-Firman Mutakin, yang maju melalui jalur independen.
Pendaftaran keempat calon sudah diterima oleh KPU. Dengan begitu, KPU menyatakan tak ada lagi pencabutan dan pengunduran diri bagi para calon. Demikian juga dengan tambahan dukungan partai politik.
“Ya, tidak ada aturan kan (revisi dukungan parpol) diatur bahwa kalau sudah mendaftarkan itu tidak ada lagi penarikan, tidak ada lagi mengundurkan diri dan tidak ada perubahan-perubahan itu,” kata Ketua KPU Cilegon Irfan Alfi kepada wartawan, Senin (7/9/2020).
Dengan demikian, PDIP pun tidak ikut meramaikan perhelatan pemilihan Wali Kota Cilegon 2020. PDIP absen karena tak masuk dalam parpol pengusung bagi empat pasangan tersebut.
“UU kan mengatur demikian, jadi UU bahwa dalam tahapan-tahapan sudah melakukan pendaftaran koalisi parpol atau parpol pengusung dilarang menarik pencalonan lagi,” ujarnya.
Padahal PDIP sebelumnya mengeluarkan SK rekomendasi untuk memasangkan kadernya mendampingi calon dari Berkarya, Helldy Agustian. Namun SK itu tak dihiraukan oleh Helldy. Ia memilih tetap berkoalisi dengan PKS dan memilih Sanuji sebagai wakilnya.
“Normalnya kan mengatur demikian (penambahan parpol), ya gimana kalau normanya nggak bisa, ya nggak bisa. Saya nggak mau komen urusan yang begitu, normalnya saja, itu urusan internal,” kata dia. (*/Detik)
