JAKARTA – Gambaran koalisi pendukung pemerintah dan oposisi sudah mulai bisa tergambar dari daftar sejumlah orang yang dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Merdeka Kini, hanya tinggal PKS, Partai Demokrat dan PAN yang tetap berada di luar pemerintah. Sedangkan Gerindra berbalik arah jadi pendukung pemerintah.
Padahal, jelang pelantikan Jokowi sebagai presiden untuk periode kedua, PAN dan Partai Demokrat sempat diprediksi bakal bergabung ke kubu pemerintah. Partai Demokrat bahkan sempat yakin wakil ketuanya Agus Harimurti Yudhoyono bakal menjadi menteri dalam Kabinet Jokowi-Ma’ruf.
“Jadi saya membayangkan tadi dia (Jokowi) sudah punya nama, mungkin kalau dia butuh anak-anak muda yang kalau soal kecepatan ya saya tidak ragu untuk menyebut nama Mas AHY sebagai tokoh muda yang tampil itu,” kata Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan usai pelantikan Jokowi di gedung DPR/MPR, Minggu (20/10).
Namun, setelah dua hari Jokowi memanggil para calon menterinya ke Istana Negara, tidak ada satu pun di antaranya yang merupakan kader Partai Demokrat. Partai ini kemudian menyatakan akan bersikap kritis terhadap pemerintah.
“Kita berharap semua yang diperjuangkan sesuai aspirasi kepentingan masyarakat benar-benar ditampung dan dijalankan dalam bentuk program kemasyarakatan. Kami akan berlaku kritis ketika program-program atau kebijakan itu mungkin masih dirasakan belum sesuai dengan masyarakat. Yang penting negara adil, rakyat sejahtera,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR yang juga putra bungsu SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/10).
Senada dengan Demokrat, PAN juga menegaskan posisi sebagai partai non-pemerintah setelah tidak ada kadernya yang dipanggil untuk jadi calon menteri.
“Jadi kata oposisi itu menurut saya kurang pas. Tapi kalau bahwa kita di luar pemerintah dan mengontrol bagian dari penyeimbang. Atau memberikan kritik saran, agak berbeda dengan yang di dalam pemerintah itu mungkin bisa,” kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto di gedung DPR, Selasa (22/10).
Menurut Yandri, ada kemungkinan PAN tetap berkoalisi dengan partai kubu pemerintah di Pilkada 2020 nanti. Sehingga, pengertian oposisi yang harus berlawanan dari jajaran atas hingga bawah tak sesuai untuk keadaan saat ini.
“Tapi kalau oposisi seperti di luar negeri, semua akan berbeda tidak akan sejalan. Tidak akan sepanggung, semeja. Itu menurut saya belum ada rumusnya di Indonesia karena nanti kami bisa jadi di pilkada tidak bareng dengan PKS, tapi bareng dengan PDIP,” ujarnya.
Sedangkan PKS sejak Pilpres 2019 berakhir sudah dengan tegas menyatakan diri sebagai oposisi. Bahkan Presiden PKS Sohibul Iman menolak bertemu Jokowi di Istana Negara sebelum kabinet terbentuk.
“Kami di luar dan kami kritis,” ucap Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, Jumat (18/10).
Hanya saja, Mardani menegaskan pola pendukung pemerintah dan oposisi di Indonesia tidak ajeg. Dia menilai, sekarang menjadi koalisi, bisa saja beberapa bulan ke depan balik arah sebagai oposisi.
“Koalisi oposisi itu di Indonesia cair, boleh jadi sekarang kelihatannya semuanya masuk (koalisi), tetapi 3-6 bulan ke depan ketika koalisi gemuk ini tidak terkelola dengan baik, peluang satu per satu pindah ke oposisi ada juga gitu loh,” kata Mardani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10). (*/Kumparan)
