Tempati Lima Besar Investasi Tertinggi, Banten Tetap Juara Pengangguran
JAKARTA – Realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Banten dari Januari hingga September 2024 mencapai Rp83,44 triliun. Khusus pada Triwulan III (Juli hingga September) tahun ini, investasi tersebut tercatat sebesar Rp25,19 triliun.
Capaian ini menempatkan Banten di posisi lima besar provinsi dengan investasi tertinggi, di bawah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah.
Namun, tingginya angka investasi di Banten ternyata belum berdampak signifikan pada penyerapan tenaga kerja.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, Banten masih menempati posisi tertinggi dalam tingkat pengangguran di Indonesia.
Secara nasional, tingkat pengangguran di Banten mencapai 7,02 persen, atau sekitar 424,69 ribu orang pada Februari 2024.
Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal, Kementerian Investasi/BKPM, Nurul Ichwan, memberikan pandangannya mengenai situasi ini.
Menurutnya, untuk meningkatkan dampak investasi terhadap pengurangan pengangguran, pengembangan keterampilan tenaga kerja perlu menjadi prioritas, terutama dalam bidang teknologi.
“Kita perlu menciptakan tenaga kerja yang bisa memanfaatkan teknologi dan meningkatkan produktivitas,” ujarnya setelah menghadiri acara Banten Investment Forum 2024 di JLH Solitaire Hotel, Selasa, 29 Oktober 2024.
Ia menekankan bahwa pemanfaatan teknologi harus menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas tenaga kerja di Banten, agar daya serap investasi terhadap tenaga kerja juga meningkat.
“Saat ini, tidak bisa memaksa perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja dengan kualifikasi rendah di industri berteknologi tinggi,” lanjutnya.
Di era teknologi yang semakin pesat, yang juga didorong oleh munculnya Artificial Intelligence (AI), kebutuhan akan tenaga kerja berkemampuan khusus juga meningkat.
“Investasi memang besar, tetapi jika tenaga kerja tidak terserap, ini karena adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dan ketersediaan tenaga kerja,” katanya.
Ia juga mengimbau Pemprov Banten untuk segera menyusun regulasi guna mengantisipasi tingginya angka pengangguran. Regulasi tersebut diharapkan dapat mendukung arus investasi dan meningkatkan kemampuan tenaga kerja dalam menghadapi tantangan teknologi.
“Jangan menunggu masalah semakin besar. Kita harus melakukan mitigasi melalui kebijakan yang tepat,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Bagian Perencanaan Bappeda Banten, Zainal Muttaqin, menjelaskan bahwa sebagian besar investasi di Banten bersifat capital intensive atau lebih mengandalkan modal untuk menjalankan industri. Hal ini berdampak pada rendahnya penyerapan tenaga kerja.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan permintaan dan penawaran di pasar tenaga kerja agar lebih dinamis.
“Investasi di Banten banyak yang bersifat capital intensive. Selain itu, penguatan pasar tenaga kerja, baik dari sisi permintaan maupun penawaran, perlu terus digairahkan,” tutupnya. (*/Ika)