Wamenhaj: Presiden Instruksikan Kenaikan Harga Avtur Tidak Bebankan Jemaah Haji
TANGERANG – Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk melindungi jemaah haji dari dampak fluktuasi ekonomi global.
Hal ini disampaikan dalam sambutan penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 1447 H/2026 M di Asrama Haji Kelas I Tangerang, Jumat (10/4/2026) malam.
Dahnil menyampaikan bahwa dinamika geopolitik di Timur Tengah yang saat ini tengah bergejolak telah memicu kenaikan harga avtur dunia.
Namun, ia menekankan bahwa Presiden telah memberikan instruksi tegas agar beban kenaikan biaya operasional penerbangan tersebut tidak dialihkan kepada jemaah.
“Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, kami pastikan bahwa dinamika kenaikan harga avtur akibat situasi geopolitik di Timur Tengah tidak akan dibebankan kepada jemaah haji. Pemerintah akan mencari solusi fiskal dan melakukan penyesuaian kembali agar beban negara juga tidak terlalu berat,” ujar Wamenhaj di hadapan para peserta Rakernas.
Selain masalah penerbangan, Wamenhaj juga memberikan kepastian mengenai kesiapan logistik bagi jemaah selama berada di Tanah Suci.
Ia menyatakan bahwa kontrak dan ketersediaan logistik untuk kebutuhan jemaah haji telah diamankan hingga tiga bulan ke depan.
“Kami sudah melakukan mitigasi bersama KUH dan memastikan stok serta kontrak logistik jemaah aman untuk tiga bulan ke depan. Jadi, jemaah tidak perlu khawatir mengenai pemenuhan kebutuhan pokok selama menjalankan ibadah,” lanjutnya.
Pemerintah terus memantau perkembangan di Timur Tengah dengan harapan situasi tersebut tidak mengalami eskalasi yang lebih luas.
Stabilitas kawasan sangat diharapkan agar seluruh tahapan penyelenggaraan haji tahun 1447 H dapat berjalan sesuai rencana tanpa kendala keamanan maupun distribusi.
Penutupan Rakernas ini menjadi momentum finalisasi koordinasi antara pusat dan daerah jelang keberangkatan perdana jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci pada 22 April 2026 mendatang.
Wamenhaj meminta seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umrah baik di pusat maupun daerah untuk bekerja ekstra dalam memberikan pelayanan terbaik dan perlindungan maksimal bagi tamu Allah.
“Harapan kita tentu dinamika geopolitik ini tidak eskalatif. Namun, secara sistem, kita sudah siap dengan segala skenario terburuk agar jemaah tetap bisa beribadah dengan aman dan nyaman,” pungkasnya.***
