Oleh: Ocit Abdurrosyid Siddiq, Anggota Tim Perumus Rekomendasi KRB V Tahun 2026
Selasa, 10 November 2026, sekitar pukul 13.00 WIB, hujan turun ketika Kongres Rakyat Banten (KRB) V mulai diselenggarakan di Pondok Pesantren Darunnajah 14, Sindangheula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang.
Hujan sempat membasahi halaman dan membuat suasana sedikit berbeda dari yang dibayangkan. Namun, setelah hujan reda, udara menjadi sejuk dan nyaman. Ratusan orang dari berbagai daerah dan latar belakang hadir untuk mengikuti sebuah perhelatan yang membawa satu kepentingan bersama: membicarakan masa depan Banten.
Saya selalu menyukai hujan, terutama ketika ia datang tanpa banyak pemberitahuan. Hujan mengingatkan saya bahwa sesuatu yang tumbuh membutuhkan proses, sebagaimana gagasan membutuhkan ruang untuk berkembang.
Mungkin itulah salah satu makna yang dapat kita ambil dari pertemuan di Sindangheula. Kongres bukan sekadar peristiwa berkumpulnya orang, melainkan kesempatan untuk mempertemukan pikiran, pengalaman, kegelisahan, dan harapan tentang tanah yang kita tinggali.
Setelah KRB V selesai, muncul sejumlah pertanyaan dari masyarakat. Ada yang bertanya tentang apa sebenarnya Kongres Rakyat Banten, mengapa perlu diselenggarakan ketika sudah ada DPRD, siapa penyelenggaranya, siapa saja yang hadir, apa hasilnya, dan bagaimana kelanjutannya.
Pertanyaan-pertanyaan itu wajar. Bahkan, menurut saya, perlu disambut baik. Sebuah forum yang mengatasnamakan aspirasi rakyat memang semestinya bersedia menjelaskan kepada rakyat apa yang telah dilakukan dan untuk apa kegiatan itu diselenggarakan.
Kongres Rakyat Banten pada dasarnya merupakan forum partisipasi masyarakat untuk membicarakan berbagai persoalan daerah, menyampaikan pandangan, serta merumuskan aspirasi mengenai masa depan Banten.
Ia bukan lembaga pemerintahan, bukan lembaga legislatif, dan bukan pula institusi yang memiliki kewenangan membuat keputusan administratif.
Kongres merupakan ruang pertemuan masyarakat yang ingin ikut memikirkan daerahnya. Dengan bahasa sederhana, ini adalah kesempatan bagi rakyat untuk duduk bersama, berbicara, bertukar pikiran, dan menyampaikan apa yang dianggap penting bagi kehidupan Banten.
Mengapa forum semacam ini perlu diselenggarakan? Sebab, pembangunan daerah bukan hanya urusan orang-orang yang sedang menduduki jabatan pemerintahan. Banten bukan milik gubernur, bupati, wali kota, atau anggota DPRD semata.
Banten adalah rumah bersama bagi seluruh masyarakat yang hidup, bekerja, tumbuh, dan menggantungkan harapan di dalamnya. Karena itu, masyarakat juga memiliki hak untuk menyampaikan gagasan, mengajukan kritik, memberikan usulan, dan mengingatkan pemerintah apabila ada persoalan yang perlu mendapat perhatian.
Kongres ini dimaksudkan untuk menghimpun berbagai aspirasi, mengidentifikasi persoalan, mempertemukan pandangan, serta merumuskan rekomendasi bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Tujuannya bukan mengambil alih pekerjaan pemerintah, melainkan memberikan sumbangan pemikiran bagi kemajuan daerah.
Kita tentu tidak sedang membangun pemerintahan tandingan atau lembaga perwakilan baru. Kita hanya ingin menghidupkan kesadaran bahwa masyarakat tidak boleh berhenti berpartisipasi setelah memberikan suara dalam pemilihan umum.
Dalam KRB V, ratusan peserta hadir dari berbagai latar belakang. Ada ulama, kiai, ustaz, akademisi, ilmuwan, budayawan, dosen, guru, pengusaha, aktivis, pemuda, tokoh masyarakat, serta perwakilan masyarakat adat.
Mereka datang dari berbagai wilayah dengan pengalaman dan pandangan yang tidak selalu sama. Keberagaman tersebut justru menjadi kekuatan forum.
Persoalan Banten tidak mungkin hanya dilihat dari satu sudut pandang. Apa yang dirasakan masyarakat pesisir belum tentu sama dengan masyarakat perkotaan. Apa yang menjadi kegelisahan guru mungkin berbeda dengan yang dipikirkan pengusaha. Namun, semuanya dapat bertemu dalam satu kepentingan: Banten yang lebih baik.
Panitia juga mengundang Gubernur Banten dan Ketua DPRD Provinsi Banten. Namun, keduanya tidak hadir dalam perhelatan tersebut. Saya tidak mengetahui alasan ketidakhadiran mereka, sehingga tidak elok apabila saya membuat dugaan sendiri.
Sejumlah tokoh Banten lainnya juga tidak dapat hadir karena sedang mengikuti acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Jakarta, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Pada kesempatan itu, Ki Wasyid, tokoh dalam peristiwa Geger Cilegon 1888, memperoleh gelar Pahlawan Nasional.
Ada semacam ironi sekaligus kebanggaan: ketika Jakarta mengenang perjuangan seorang pahlawan Banten, di Sindangheula masyarakat Banten sedang membicarakan masa depan tanah kelahirannya.
Mungkin ada yang bertanya, mengapa kongres rakyat justru tidak dihadiri gubernur dan ketua DPRD? Saya kira, kita dapat menjawabnya dengan santai: ini kongres rakyat, bukan kongres pemerintah; kongres rakyat, bukan kongres wakil rakyat.
He-he. Tentu saja, kehadiran pejabat akan memperkaya dialog dan memberikan kesempatan untuk mendengar aspirasi secara langsung. Namun, ketidakhadiran pejabat tidak serta-merta membatalkan hak masyarakat untuk berkumpul dan berbicara. Rakyat tidak kehilangan suaranya hanya karena kursi undangan yang disediakan untuk pejabat tidak terisi.
Sebelum KRB V diselenggarakan, telah berlangsung seminar publik pada 24 Oktober 2026 di Kampus Untirta Sindangsari dengan tema “Banten Ditinjau dalam Berbagai Perspektif”. Saya mendapat amanah menjadi moderator dalam kegiatan tersebut.
Seminar membahas panorama sejarah Banten, pendidikan sebagai modal masa depan, serta persoalan data dan peluang kerja. Pembicaraan semacam itu penting karena masa depan daerah tidak dapat dirumuskan hanya dengan semangat, tetapi juga membutuhkan pengetahuan, data, dan pemahaman terhadap kenyataan yang dihadapi masyarakat. Sejarah memberi kita ingatan, pendidikan menyediakan bekal, sedangkan data membantu kita membaca keadaan.
Dari berbagai pembicaraan dan proses yang berlangsung, KRB V kemudian merumuskan tiga rekomendasi utama. Proses perumusannya tidak dilakukan secara sembarangan. Rumusan telah dibicarakan dan disepakati terlebih dahulu oleh tim perumus, Organizing Committee (OC), Steering Committee (SC), serta Presidium yang dipimpin KH. Embay Mulya Syarif.
Setelah itu, rekomendasi dibacakan oleh beberapa tokoh di hadapan peserta kongres dan disetujui secara bulat oleh seluruh peserta yang hadir. Dengan demikian, rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan bersama, bukan gagasan yang muncul secara tiba-tiba dari satu orang.
Rekomendasi pertama adalah mendorong peningkatan status Korem Maulana Yusuf menjadi Kodam tersendiri, terpisah dari Kodam III/Siliwangi.
Rekomendasi kedua adalah mendorong agar seluruh Polres yang berada dalam wilayah administratif Provinsi Banten berada di bawah Polda Banten.
Rekomendasi ketiga adalah mendorong percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Cilangkahan.
Ketiga rekomendasi itu menyentuh persoalan kelembagaan, kewilayahan, dan kebutuhan masyarakat. Setelah disetujui, rekomendasi disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Banten, Korem Maulana Yusuf, dan Polda Banten untuk menjadi perhatian sesuai kewenangan masing-masing.
Di sinilah muncul pertanyaan yang cukup mendasar: jika sudah ada DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat, mengapa masih diperlukan Kongres Rakyat Banten? Bukankah anggota DPRD dipilih melalui pemilihan umum untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat? Pertanyaan ini tidak perlu dijawab dengan sikap defensif.
Kita harus mengakui bahwa DPRD memang memiliki kedudukan dan fungsi penting dalam sistem demokrasi. DPRD menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaannya merupakan bagian dari mekanisme demokrasi perwakilan yang tidak dapat diabaikan.
Namun, demokrasi tidak hanya berlangsung melalui lembaga perwakilan. Masyarakat juga memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi secara langsung melalui berbagai saluran, seperti audiensi, diskusi publik, organisasi kemasyarakatan, demonstrasi, media massa, dan forum-forum partisipasi lainnya.
Kongres Rakyat Banten berada dalam ruang partisipasi tersebut. Ia tidak menggantikan DPRD, tidak mengambil alih kewenangannya, dan tidak sedang membangun lembaga tandingan. Kongres justru dapat menjadi ruang pelengkap agar suara masyarakat memiliki lebih banyak saluran untuk disampaikan.
Saya sering membayangkan hubungan rakyat dan wakil rakyat seperti hubungan penumpang dengan sopir kendaraan umum. Setelah membayar ongkos, penumpang tentu tidak kehilangan hak untuk bertanya apakah kendaraan masih berada di jalur yang benar.
Bahkan, apabila kendaraan mulai keluar jalur, penumpang boleh mengingatkan. Demokrasi juga demikian. Setelah rakyat memberikan mandat melalui pemilu, bukan berarti mereka harus diam selama lima tahun. Wakil rakyat memang bertugas mewakili, tetapi rakyat tetap memiliki hak untuk mengawasi, mengingatkan, dan menyampaikan aspirasi secara langsung. Pemilu memberikan mandat, bukan membungkam suara.
Di tengah rangkaian KRB V, ada satu peristiwa yang kemudian menjadi perhatian tersendiri. Dalam sambutannya, KH. Embay Mulya Syarif menyampaikan usulan agar Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan dari jabatan Wakil Presiden.
Pernyataan itu menjadi kejutan politik dari mimbar kongres. Saya melihatnya sebagai bagian dari dinamika pemikiran dan kegelisahan politik yang mengemuka dalam forum tersebut. Sebuah kongres rakyat tentu tidak hanya berbicara tentang urusan administratif daerah, tetapi juga dapat menjadi ruang tempat pandangan mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara disampaikan.
Pernyataan KH. Embay itu segera mengundang perhatian sejumlah peserta. Beberapa orang kemudian menoleh kepada saya dan bertanya apakah benar pernyataan tersebut telah disiapkan sebelumnya.
Mereka mengira saya ikut menulis sambutan beliau. Saya spontan menjelaskan bahwa saya tidak menulis sambutan tersebut. Namun, penjelasan itu tidak dimaksudkan untuk menjauhkan panitia dari pernyataan politik KH. Embay.
Saya hanya menjelaskan posisi saya dalam penyusunan materi sambutan. Dalam sebuah forum yang dihadiri banyak orang, tentu setiap tokoh memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan dan sikap politiknya.
Bagi saya, yang penting adalah memahami konteksnya secara proporsional. KH. Embay merupakan tokoh penting dalam KRB V dan memimpin Presidium kongres.
Pernyataan politik yang beliau sampaikan dari mimbar menjadi bagian dari dinamika perhelatan tersebut. Kita tidak perlu merasa jengah atau berusaha menghapusnya dari ingatan publik.
Sebaliknya, kita dapat menjelaskan bahwa sebuah forum masyarakat memang memungkinkan munculnya pandangan politik yang tajam, sepanjang kita tetap dapat membedakan antara pernyataan seorang tokoh, proses pembahasan bersama, dan rumusan rekomendasi yang disepakati peserta. Ketiganya memiliki konteks yang berbeda, tetapi sama-sama menjadi bagian dari kehidupan sebuah forum.
Menariknya, pada sore hari yang sama, datang berita dari Jakarta mengenai Gibran yang menghadap Presiden Prabowo dan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Berita tersebut segera menjadi bahan pembicaraan di antara peserta kongres.
Saya melihat beberapa orang memperlihatkan ekspresi sumringah, bahkan seperti merasa lega. Barangkali mereka menangkap perkembangan itu sebagai sesuatu yang memiliki kedekatan dengan pernyataan KH. Embay yang sebelumnya disampaikan di Sindangheula. Suasana pun menjadi sedikit berbeda. Percakapan yang semula berkisar pada rekomendasi daerah mulai bersentuhan dengan dinamika politik nasional.
Dua peristiwa yang berlangsung pada waktu hampir bersamaan itu tentu menarik untuk direnungkan. Di Sindangheula, seorang tokoh menyampaikan usulan pemakzulan Wakil Presiden. Di Jakarta, muncul berita mengenai niat Wakil Presiden untuk mengundurkan diri setelah bertemu Presiden.
Pertemuan waktu semacam ini mudah mengundang tafsir dan percakapan. Namun, kita tetap perlu membedakan antara niat mengundurkan diri dan pengunduran diri yang secara resmi telah dilakukan. Kita juga tidak memiliki dasar untuk menyimpulkan bahwa pernyataan KH. Embay menyebabkan atau berhubungan langsung dengan peristiwa di Jakarta. Keduanya dapat dibaca sebagai peristiwa yang berlangsung pada hari yang sama dan memberikan konteks politik yang menarik.
Saya justru melihat kejadian tersebut sebagai pengingat bahwa persoalan daerah dan dinamika nasional tidak selalu berjalan dalam ruang yang terpisah. Masyarakat Banten juga merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mengikuti perkembangan politik nasional.
Apa yang dibicarakan di sebuah pesantren di Kabupaten Serang dapat bersentuhan dengan isu yang sedang menjadi perhatian di Jakarta. Sebagaimana ombak di pantai selatan, arusnya mungkin datang dari arah berbeda, tetapi pada suatu waktu bertemu di garis pantai yang sama. Pertemuan itu menarik, meskipun tidak berarti setiap gelombang memiliki sumber dan tujuan yang sama.
Setelah seluruh rangkaian kongres selesai, pekerjaan berikutnya justru lebih penting. Rekomendasi yang telah disetujui tidak boleh berhenti sebagai dokumen yang diserahkan kepada pihak terkait. Perlu ada komunikasi, dialog, dan audiensi dengan lembaga yang memiliki kewenangan.
Usulan mengenai peningkatan status Korem Maulana Yusuf tentu harus dibicarakan melalui mekanisme dan kewenangan institusi TNI serta pemerintah pusat. Penataan wilayah kepolisian menjadi urusan institusi Polri. Sementara itu, pembentukan DOB Kabupaten Cilangkahan harus mengikuti prosedur pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masing-masing memiliki jalur yang tidak dapat disamakan.
Kita juga perlu menyampaikan hasil kongres kepada masyarakat luas. Tidak semua orang dapat hadir di Sindangheula, tetapi mereka tetap berhak mengetahui apa yang telah dibicarakan dan disepakati. Transparansi menjadi penting agar KRB tidak hanya dikenal oleh orang-orang yang berada di dalam ruangan.
Masyarakat perlu mengetahui perkembangan rekomendasi, apakah telah diterima, dibahas, atau ditindaklanjuti oleh institusi terkait. Dengan begitu, partisipasi tidak berhenti pada saat seseorang hadir sebagai peserta, melainkan berlanjut dalam bentuk perhatian dan pengawasan terhadap proses setelah kongres.
Tentu saja, kita harus memahami batas kewenangan. Kongres dapat menghimpun aspirasi dan menghasilkan rekomendasi, tetapi tidak dapat memerintahkan TNI, Polri, pemerintah, atau lembaga negara untuk mengambil keputusan tertentu.
Keputusan tetap berada pada institusi yang memiliki kewenangan berdasarkan hukum. Karena itu, kita perlu membedakan antara menghasilkan rekomendasi, mengawal rekomendasi, dan mewujudkan rekomendasi.
Kongres telah menjalankan peran dalam menghimpun dan merumuskan aspirasi. Selanjutnya, penyelenggara bersama masyarakat dapat mengawal prosesnya, sedangkan realisasi menjadi tanggung jawab lembaga yang berwenang.
Saya tidak ingin rekomendasi yang dibacakan dengan suara lantang pada hari kongres kemudian tertidur panjang di dalam map. Apalagi map itu disimpan di lemari, lemari dikunci, dan kuncinya entah dibawa siapa. Kita tentu tidak ingin sebuah forum yang melibatkan ratusan orang hanya meninggalkan dokumentasi foto, spanduk, dan kenangan tentang konsumsi yang mungkin sudah lama habis.
Sebuah kongres harus meninggalkan sesuatu yang lebih berarti daripada sekadar catatan bahwa pada tanggal tertentu sejumlah orang pernah berkumpul. Ia harus menjadi awal dari pekerjaan bersama yang dapat diukur perkembangannya.
Saya memandang KRB V sebagai ikhtiar untuk merawat partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi Banten. Kita tidak sedang mengatakan bahwa seluruh persoalan daerah dapat diselesaikan melalui satu kongres. Kita juga tidak sedang mengklaim bahwa seluruh masyarakat Banten telah terwakili oleh ratusan peserta yang hadir.
Namun, kita sedang berusaha membuka ruang agar lebih banyak orang bersedia memikirkan kepentingan bersama. Sebuah forum mungkin tidak mampu menjawab semua pertanyaan, tetapi ia dapat menjadi tempat yang baik untuk memulai percakapan yang selama ini kurang memperoleh ruang.
Saya teringat kembali hujan yang turun di Sindangheula ketika acara dimulai. Hujan itu akhirnya reda, tetapi kesejukan yang ditinggalkannya terasa hingga kegiatan berlangsung. Demikian pula sebuah gagasan. Ia mungkin datang bersama perbedaan, kritik, bahkan perdebatan, tetapi jika dirawat dengan kesungguhan, ia dapat menumbuhkan harapan.
Banten membutuhkan pemerintah yang bersedia mendengar, wakil rakyat yang sungguh-sungguh bekerja, dan masyarakat yang tidak berhenti menyampaikan suara. Ketiganya bukan lawan, melainkan unsur yang semestinya saling mengingatkan dalam kehidupan demokrasi.
Ketika pulang dari Sindangheula, saya membawa satu kesadaran sederhana. Kongres boleh selesai, peserta boleh kembali ke daerah masing-masing, dan mimbar boleh ditinggalkan. Namun, suara rakyat tidak semestinya ikut dibungkus bersama perlengkapan acara.
Banten bukan hanya membutuhkan orang-orang yang bersedia berbicara tentang masa depannya, melainkan juga orang-orang yang bersedia bekerja untuk mewujudkannya. Karena menurut saya, masa depan sebuah daerah tidak ditentukan oleh seberapa sering kita mengucapkan kata pembangunan, melainkan oleh seberapa sungguh-sungguh kita mengerjakannya. Wallahualam.***
