Oleh : Ahmad Khozinudin, Pejuang Khilafah
Salah satu rekomendasi Muktamar Internasional Fikih Peradaban saat puncak acara 1 abad NU, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (7/2/2023), adalah menyerukan umat Islam untuk menjadikan piagam PBB menjadi dasar yang paling kokoh dan yang tersedia untuk mengembangkan fikih baru guna menegakkan masa depan peradaban manusia yang damai dan harmonis.
Selanjutnya, dari pada bercita-cita dan berusaha untuk menyatu padukan umat Islam dalam negara tunggal sedunia yaitu negara khilafah, Nahdlatul Ulama lebih memilih jalan lain, yakni mengajak umat islam menempuh visi baru mengembangkan wacana baru tentang fikih, yaitu fikih yang akan dapat mencegah eksploitasi atas identitas, menangkal penyebaran kebencian antar golongan, mendukung solidaritas dan saling hargai perbedaan antara manusia, budaya dan bangsa-bangsa di dunia, serta dukung tatanan dunia yang sungguh-sungguh adil dan harmonis.
Rekomendasi yang disampaikan NU ini bermasalah dalam dua aspek, yaitu :
Pertama, rekomendasi NU ini tidak digali (diistimbath) dari sumber primer hukum Islam (al Qur’an dan As Sunnah) maupun sumber yang ditunjuk oleh keduanya berupa Ijma’ Sahabat dan Qiyas Syar’i. Usaha mengelola dan memakmurkan dunia dengan methode Syirkah (kerjasama) dengan berbagai umat dan bangsa, lalu melepaskan akidah dan syariah Islam, menerima dan mencampuradukkan antara al Haq (Islam) dan al Bathil (kelufuran), jelas-jelas menyimpang dari kaidah Syara’ dan tidak pernah dicontohkan oleh generasi terbaik Islam baik pada periode kenabian maupun era Khulafaur Rasyidin.
Secara norma, rekomendasi ini cacat karena bertentangan dengan hukum Syara’. Al Qur’an, as Sunnah, Ijma’ Sahabat sendiri telah mewajibkan kaum Muslimin bersatu, memiliki imam/Khalifah yang satu, memiliki Negara yang satu (Khilafah), yang dengan Khilafah itu umat Islam menjalankan hukum syariat didalam negara serta mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru alam.
Metode baku mengemban risalah Islam adalah dengan dakwah dan jihad. Hubungan internasional yang diemban oleh kaum muslimin sejak era kenabian hingga era kekhilafahan adalah menyeru umat dan bangsa untuk memeluk akidah Islam dan mengurusi urusan manusia dengan hukum Islam.
Umat Islam menawarkan Islam, menjadi satu bagian dari Kekhilafahan Islam atau terikat dengan perjanjian damai, hidup damai berdampingan dengan Negara Khilafah. Jika ada yang melanggar perjanjian, atau berbuat zalim kepada umat Islam atau manusia secara umum, maka kaum muslimin melalui kekuatan Khilafah akan menertibkan bangsa yang zalim itu dengan jihad fi sabilillah.
Jadi, dengan Khilafah umat Islam-lah yang menjadi pemimpin dan pengendali dunia, untuk diatur dan dimakmurkan berdasarkan pandangan hukum Islam. Inilah esensi dari Kekhilafahan Islam yang ditugaskan oleh Allah SWT untuk memakmurkan bumi.
Kedua, secara faktual PBB tidak pernah menjadi solusi bagi umat Islam apalagi bagi dunia. Berbagai bencana dunia dari perang diberbagai wilayah, huru hara, bencana alam, kemiskinan, rusaknya peradaban dunia, semua itu terjadi didepan hidung PBB. Lalu apa yang bisa dilakukan PBB? Alih-alih menghentikan perang, PBB hanya menjadi lembaga yang menyempurnakan kezaliman yang menimpa umat Islam.
Adakah, satu saja resolusi PBB yang bisa menghentikan kezaliman bangsa kera Israel terhadap saudara muslim kita di Palestina? Jawabnya tidak ada. Puluhan bahkan hingga ratusan resolusi PBB dikeluarkan, tak ada satupun yang diindahkan.
Israel terus membantai umat Islam di Palestina, dan hanya berhenti jika terjadi dua keadaan. Pertama, Israel merasa telah puas membantai umat Islam di Palestina. Atau kedua, ada perlawanan jihad yang sengit dari kaum muslimin di Palestina yang memaksa Israel untuk menghentikan kebiadabannya.
Coba tengok lagi, apa peran PBB untuk mengatasi kekejaman kaum kafir yang membantai dan menindas kaum muslimin di Suriah? Lebanon? Khasmir? Afghanistan? Pakistan? Hingga Uighur dan Myanmar? Tidak ada, tidak ada peran apapun dari PBB untuk menghentikan kejahatan perang dan pembantaian terhadap Umat Islam.
Yang paling mudah membaca betapa tidak bergunanya PBB adalah ketika Amerika menginvasi Irak dengan dalih senjata pemusnah massal. Saat itu, sidang Umum dan Dewan Keamanan PBB (semacam Majelis rendah dan Majelis tinggi atau senat PBB) tidak meyetujui rencana invasi Amerika ke Irak. Namun apa yang dilakukan Amerika?
Amerika tetap menginvasi Irak. Apa peran PBB? Hanya penonton dan cuma sibuk mengecam. Suatu tindakan yang unfaedah.
PBB justru menjadi alat penjajahan, kepanjangan Amerika dan barat. PBB hanya dijadikan alat legitimasi untuk melanggengkan imperialisme kapitalisme global.
Pakai nalar saja, kenapa anggota DK PBB hanya Amerika, Inggris, Perancis, Rusia dan China? Semua negara ini tidak mewakili kepentingan kaum Muslimin. Semua negara ini adalah negara penjajah, yang berusaha membagi wilayah jajahan negeri kaum muslimin dan mendapat sokongan legitimasi dari PBB.
PBB sendiri mulanya LBB, adalah organisasi yang dibentuk negara-negara kristen Eropa untuk menghadapi kekuatan Khilafah umat Islam. Lalu, bagaimana mungkin umat Islam saat ini diajak menyerahkan leher kepada PBB untuk disembelih oleh Amerika dan barat?
Sudahlah, tidak usah mencari jalan baru, fiqh baru, yang belum terbukti hasilnya. Alih-alih membangkitkan umat Islam, Fiqh Baru ini dapat dikategorikan sebagai Fiqh Bid’ah, yang hanya akan menjadi alat hegemoni Amerika dan barat terhadap dunia Islam.
Konsisten saja dengan jalan Islam, dengan meneladani Rasulullah SAW dan para Kulafaur Rasyidin. Tetap Qona’ah dalam perjuangan mengembalikan kejayaan Islam dan kaum muslimin dengan istiqomah berjuang untuk kembali menegakkan Khilafah. ***
