LEBAK – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi peserta didik.
Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini berjalan berdampingan dengan persoalan struktural lain dalam dunia pendidikan, khususnya terkait kesejahteraan guru honorer.
Artikel ini menganalisis relasi antara Program Makan Bergizi Gratis dan kondisi guru honorer, dengan menyoroti ketimpangan penghargaan, termasuk perbedaan tingkat penghasilan antara pegawai pelaksana program gizi dan guru honorer.
Melalui pendekatan deskriptif-kritis, tulisan ini menegaskan pentingnya sinergi kebijakan agar upaya peningkatan kualitas pendidikan tidak berjalan secara parsial.
Pendidikan yang berkualitas tidak dapat dilepaskan dari dua faktor utama, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik dan keberlangsungan peran tenaga pendidik.
Dalam konteks ini, Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai intervensi sosial yang bertujuan meningkatkan kesiapan belajar anak melalui pemenuhan gizi.
Di sisi lain, sistem pendidikan masih bergantung pada keberadaan guru honorer yang berperan langsung dalam proses pembelajaran, terutama di wilayah dengan keterbatasan tenaga pendidik tetap.
Ketimpangan antara fokus kebijakan pada aspek gizi dan kondisi kesejahteraan guru honorer memunculkan paradoks dalam pembangunan pendidikan yang perlu dikaji secara lebih mendalam.
Program Makan Bergizi Gratis sebagai Intervensi Sosial Pendidikan
Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk menjamin peserta didik memperoleh asupan nutrisi yang cukup selama mengikuti kegiatan belajar.
Secara teoritis, kebijakan ini didasarkan pada hubungan erat antara kecukupan gizi, konsentrasi belajar, dan perkembangan kognitif anak.
Selain berdampak pada kesehatan peserta didik, program ini juga memiliki implikasi sosial yang lebih luas, seperti mengurangi kesenjangan gizi dan membantu keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
Dengan demikian, MBG dapat dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.
Namun, keberhasilan intervensi gizi tidak berdiri sendiri. Ia sangat dipengaruhi oleh kualitas proses pembelajaran yang dijalankan di ruang kelas, yang pada akhirnya bergantung pada peran guru.
Guru Honorer dan Realitas Pendidikan di Tingkat Akar Rumput
Guru honorer merupakan aktor kunci dalam sistem pendidikan, meskipun posisi mereka sering berada di pinggiran kebijakan.
Mereka menjalankan fungsi pedagogis yang sama dengan guru lainnya, mulai dari mengajar, membimbing, hingga membentuk karakter peserta didik.
Meski demikian, guru honorer kerap menghadapi keterbatasan kesejahteraan, ketidakpastian status, serta minimnya perlindungan sosial.
Kondisi ini menciptakan situasi di mana tuntutan profesionalisme tidak selalu diimbangi dengan penghargaan yang layak.
Dalam konteks pendidikan berkelanjutan, ketergantungan sistem terhadap guru honorer tanpa dukungan struktural yang memadai menjadi persoalan serius yang berpotensi memengaruhi kualitas pembelajaran.
Paradoks Kebijakan: Gizi Peserta Didik dan Kesejahteraan Guru
Paradoks muncul ketika kebijakan pemenuhan gizi peserta didik berjalan relatif progresif, sementara kesejahteraan guru honorer masih berada dalam kondisi terbatas.
Pendidikan, yang seharusnya dibangun secara holistik, justru terfragmentasi dalam pendekatan kebijakan yang parsial.
Pemenuhan gizi memang meningkatkan kesiapan fisik dan kognitif siswa, tetapi keberhasilan pembelajaran tetap sangat ditentukan oleh kondisi guru sebagai fasilitator utama.
Ketidakseimbangan perhatian kebijakan ini berpotensi mengurangi efektivitas intervensi yang telah dilakukan di sektor gizi.
Kesenjangan Penghargaan dalam Ekosistem Program Pendidikan
Dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis, muncul realitas sosial yang menjadi perbincangan di lingkungan pendidikan, yaitu perbedaan tingkat penghasilan antara pegawai pelaksana program dan guru honorer.
Di beberapa konteks, pegawai yang terlibat dalam operasional program gizi memperoleh penghasilan yang relatif lebih stabil dan layak dibandingkan guru honorer yang setiap hari berhadapan langsung dengan proses pembelajaran.
Kesenjangan ini menimbulkan persepsi ketidakadilan dalam ekosistem pendidikan. Guru honorer yang memikul tanggung jawab pedagogis jangka panjang justru berada dalam posisi ekonomi yang lebih rentan dibandingkan tenaga pendukung program yang bersifat teknis.
Situasi tersebut bukan dimaksudkan untuk mempertentangkan profesi, melainkan menunjukkan adanya persoalan dalam penentuan prioritas kebijakan.
Ketika tenaga pendukung memperoleh penghargaan ekonomi yang lebih memadai, sementara pendidik berada dalam kondisi terbatas, maka muncul pertanyaan tentang orientasi keadilan dalam pembangunan pendidikan.
Secara psikologis, ketimpangan penghargaan ini berpotensi memengaruhi motivasi dan keberlanjutan peran guru honorer, meskipun komitmen moral terhadap dunia pendidikan tetap dijaga.
Implikasi terhadap Kualitas Pembelajaran
Kualitas pembelajaran merupakan hasil interaksi antara kesiapan peserta didik dan kondisi tenaga pendidik.
Program Makan Bergizi Gratis berkontribusi pada aspek kesiapan siswa, tetapi tidak dapat sepenuhnya menutup persoalan struktural yang dihadapi guru honorer.
Apabila kesejahteraan guru tidak menjadi bagian dari perhatian kebijakan, maka dampak positif program gizi berisiko tidak optimal.
Pendidikan yang berkualitas menuntut keseimbangan antara pemenuhan hak peserta didik dan penghargaan yang layak bagi pendidik.
Menuju Kebijakan Pendidikan yang Lebih Terpadu
Program Makan Bergizi Gratis dan isu kesejahteraan guru honorer seharusnya dipandang sebagai bagian dari satu ekosistem kebijakan pendidikan.
Pendekatan yang terpadu diperlukan agar intervensi di sektor gizi berjalan seiring dengan penguatan peran dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup dilakukan melalui satu kebijakan tunggal, melainkan membutuhkan keselarasan antarprogram yang saling menopang.
Kesimpulan
Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik.
Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kondisi guru honorer sebagai aktor utama dalam proses pembelajaran.
Kesenjangan penghargaan antara pegawai pelaksana program dan guru honorer mencerminkan tantangan kebijakan pendidikan yang masih bersifat parsial.
Pendidikan yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila kebijakan gizi dan kesejahteraan pendidik berjalan secara seimbang dan saling menguatkan. (*/Sahrul).
