PANDEGLANG – Wali Siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) 1 Pandeglang keluhkan adanya arahan pembelian buku oleh pihak sekolah ke koperasi, Kamis (27/07/2023).
Data yang berhasil dihimpun Fakta Banten, dalam selembaran yang dikirim ke grup wali siswa memuat daftar harga buku MTSN Model Pandeglang tahun 2023 yang harus dibeli.
Buku yang dijual mulai dari buku Qurdis harga Rp 59 ribu, Fikih Rp 84 Ribu, Bupena Bahasa Inggris 67 Ribu, SKI Rp 70 ribu, Bupena Bahasa Indonesia Rp 56 ribu, Bahasa Arab Rp 83 ribu, IPS Rp 115 ribu, Akidah Akhlak Rp 89 ribu, Bupena IPS 60 ribu, Matematik Rp 107 ribu, IPA Rp 107 ribu, Prakarya Rp 152 ribu, PKN Rp 77 ribu, Seni budaya Rp 214 ribu, Penjas Rp 113 ribu, dan Informatika Rp 115 ribu. Dengan jumlah keseluruhan per siswa dibebankan sebesar Rp1.568.000.
Salah seorang Wali siswa yang enggan disebut namanya mengatakan, dengan adanya beban buku yang harus dibeli banyak dikalangan wali siswa yang komplain.
Karena kalau dihitung untuk buku saja hampir Rp1,5 juta, padahal sekolah sudah menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) apa lagi sekolah ini juga sebagai Sekolah Negeri milik Pemerintah.
“Kami sangat keberatan dengan arahan pembelian buku ini, pertama sudah tidak rasional yang keduanya dana BOS yang diberikan Pemerintah dipakai buat apa,? kami berharap sekolah tidak banyak bebankan siswa apa lagi di jaman ekonomi sulit seperti ini,” paparnya kepada Fakta Banten.
Sementara itu Kepala Sekolah MTSN 1 Pandeglang, Eman Sulaeman mengatakan beberapa hari ini memang banyak yang bertanya tentang persoalan ini, padahal belum ada arahan dari pihak sekolah karena untuk rapat dengan wali siswa juga pihaknya belum dilakukan, namun hal ini sudah menyebar.
“Saya pribadi tidak pernah mengarahkan siswa untuk membeli buku, baik ke koperasi maupun ke pihak lain. Karena untuk buku sudah ada dari anggaran BOS, meskipun mau tentunya harus ada persetujuan dari Komite dan wali siswa atas dasar musyawarah,” ujarnya saat dihubungi Fakta Banten.
Ditanya soal diarahkan atau tidak pembelian buku pada siswa, dia memaparkan bahwa kalau pihak sekolah tidak pernah, namun jika penerbit yang bekerjasama dengan koprasi bisa saja, mungkin informasi yang disebar jika ada yang butuh silahkan beli, karena sekolah tidak pernah memerintahkan pembelian buku.
“Sampai sekarang belum pernah ada arahan pada siswa baru maupun lama, apa lagi kami rapat musyawarah dengan wali siswa yang baru belum dilakukan. Saya tegaskan untuk pembelian buku tidak akan ada pengarahan dan tidak diwajibkan,” pungkasnya. (*/Gus)
