PANDEGLANG – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Adde Rosi Khoerunnisa, menggelar reses untuk menyerap aspirasi masyarakat di Kampung Cinyurup, Kelurahan Juhut, Kecamatan Karang Tanjung, Pandeglang, Rabu (29/7/20/2020) lalu.
Dalam resesnya, adde Rossi banyak mendengarkan curhatan masyarakat terkait dampak ekonomi yang disebabkan oleh adanya Pandemi Corona Virus Disease (Covid19), terutama para UMKM yang saat ini belum tersentuh bantuan permodalan dari pemerintah.
“Dari aspirasi yang kami dapatkan diantaranya dari teman-teman (IPMI) Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia Cabang kabupaten pandeglang yaitu mereka mengeluhkan dengan kesulitan permodalan, karena dampak covid19,” ungkapnya.
Adde Rosi menjelaskan, bahwa saat ini, DPR RI telah mengesahkan Perpu No 1 Tahun2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan
“Tadi saya menginformasikan bahwa dari perpu 1 nomor 2020 yang kemarin telah disahkan oleh DPR RI menjadi undang undang no 1 tahun 2020 bahwa di dalamnya ada anggaran permodalan bagi UMKM bisa sampai 50 milliar perusaha, Oleh karena itu, informasi ini akan terus kita sampaikan kepada pengusaha UMKM khususnya di wilayah Kabupaten Pandeglang dan Lebak sebagai dapil saya,” bebernya.
Istri dari Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumi ini berharap para pengusaha UMKM di Kabupaten Pandeglang dan Lebak bisa mengakses bantuan permodalaan dari pemerintah pusat, yang sesuai dengan peraturan berlaku.
“Di masa pandemi ini bahwa banyak usaha usaha yang lesu yang tidak bisa berjalan dengan baik oleh karena itu mudah mudahan dengan bantuan permodalan yang diberikan oleh pemerintah pusat ini bisa di manfaatkan oleh pengusaha pengusaha,” bebernya.
Selain soal keluhan dari para pengusaha UMKM, politisi dari partai Golkar ini juga banyak mendapatkan keluhan soal infrastruktur, sarana air bersih dan banyaknya masyarakat yang belum tersentuh bantuan.
“Walaupun ini bukan menjadi tanggung jawab atau bagian di mitra kami di Komisi III. Tetapi, saya tadi sudah minta kepada tenaga ahli saya, agar aspirasi yang diluar kaitannya dengan komisi III agar membuat surat tertulis memakai kop DPR RI Adde Rosi untuk disampaikan kepada kementerian-kementerian lain, tadi ada kementerian sosial, terkait bantuan sosial kemudian juga jalan khususnya jalan lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten Pandeglang termasuk juga aspirasi kepada Pemerintah Provinsi Banten,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang UMKM pada Dinas Koprasi dan UMKM Pandeglang, Sukri menjelaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan kementrian terkait bantuan permodalan untuk para pengusaha UMKM di Kabupaten Pandeglang dan pihaknya telah melakukan pengajuan sejumlah UMKM untuk mendapatkan permodalan dari pemerintah.
“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan kami juga sudah mengajukan sejumlah UMKM agar mendapatkan bantuan permodalan,” pungkasnya. (*/Gatot)
