PANDEGLANG – Koordinator Presidium Komunitas Masyarakat Sipil Banten (KMSB), Uday Suhada menilai, kebijakan memberikan sepeda listrik yang direncanakan Bupati Pandeglang tahun 2023 mendatang itu belum tepat dan belum saatnya.
Uday menilai masih banyak rumah tidak layak huni di Pandeglang yang harus diperbaiki dan jumlahnya masih puluhan ribu.
“Anggaran Rp38 Miliar itu lebih baik duitnya dipakai untuk peningkatan layanan dasar masyarakat. Seperti pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) jalan, peningkatan kesehatan, pendidikan dan pembangunan lainnya yang dibutuhkan masyarakat seperti RTLH dan lainnya,” ujarnya, Kamis, (25/8/2022).
Ia menjelaskan, dengan masih tingginya warga yang hidup di bawah garis kemiskinan Bupati Pandeglang harusnya memprioritaskan hal-hal yang paling dasar. Jangan sampai kebijakan yang dibuat hanya menghamburkan anggaran.
“Secara logika lihat saja kebutuhan warga Pandeglang bukan malah mengendepankan kepentingan kelompok atau pribadi. Intinya sepeda listrik untuk RT/RW tidak relevan dengan kondisi daerah,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Bappeda Pandeglang, Iis Iskandar membeberkan bahwa jumlah RTLH yang belum terbangun masih sangat banyak.
Pihaknya mencatat masih ada sekitar 60 ribu RTLH yang belum tertangani.
“Waduh masih rumah yang tidak layak di kita. Masih sekitar 60 ribuan RTLH yang belum terbangun. Maka dilakukan pembangunan secara bertahap,” ungkap Iskandar.
Iskandar juga mengaku, untuk program pembangunan RTLH tersebut tahun ini yang sesuai usulan dapatnya sedikit. BSPS dari APBD hanya 200 unit, DAK 229 dan APBN reguler sebanyak 67.
“Jadi yang masih belum tertangani cukup banyak. Namun secara bertahap kita terus upaya supaya RTLH ini bisa terentaskan,” katanya. (*/Gus)
