PANDEGLANG – Dalam agenda kunjungan Kerja (Kungker) Bupati Pandeglang, Irna Narulita ke tiap Kecamatan di Pandeglang, kerap membawa putri sulungnya yakni Rizka Amalia Ramadhani Natakusumah, yang dikabarkan akan mencalonkan diri pada Pemilihan Legislatif (Pileg) DPR RI 2019 mendatang dari Partai Nasdem, mendapat sorotan miring dari berbagai kalangan. Salah satunya Akademisi Universitas Matla’ul Anwar (Unma) Banten, yang menilai Bupati Pandeglang telah mencampur adukan kepentingan publik dengan urusan pribadi.
“Seperti kita ketahui, bahwa Bupati Pandeglang Irna Narulita, akhir-akhir ini selalu membawa putri sulungnya (Rizka Amalia Ramadhani Natakusumah) dalam setiap kegiatan Kunker ke tiap Kecamatan. Maka dalam sudut pandang “Etika Publik”, menurut saya Bupati Pandeglang telah mencampur adukkan kepentingan privat dengan kepentingan publik saat melakukan kunjungan kerjanya,” ungkap Akademisi Unma Banten, Eko Supriatni, Rabu (14/3/18)
Kata Eko, setiap kali ikut rombongan, tidak lupa Irna selalu memperkenalkan putrinya tersebut kepada tamu undangan yang datang termasuk masyarakat yang hadir. Putrinya itu juga disinyalir adalah bacaleg DPR-RI dari partai Nasdem. Akibat dari itu kata Eko, sering menimbulkan pro dan kontra. Yakni, boleh dan tidaknya membawa keluarga (istri, suami, anak, dll).
“Kalau menurut saya, perdebatan boleh dan tidaknya membawa anggota keluarga saat kunker adalah persoalan serius, sebab hal itu menyangkut perilaku pejabat/kepala daerah yang berkunjung dengan menggunakan fasilitas publik. Meski tidak ada larangan khusus, dari sisi etika bisa saja hal itu dianggap tidak pantas,” katanya
Akan tetapi lanjut Eko, perilaku demikian dianggap biasa-biasa saja. Padahal, jika dilihat dari sudut pandang etika hal itu tidak pantas.
“Seharusnya hal itu bisa dihindari dalam setiap tugas dan kerja Bupati, apa lagi Rizka (Putri sulung Bupati Irna) itu dikabarkan akan maju pada Pileg mendatang,” tuturnya
Menurut Eko, frekuensi publik seyogyanya hanya digunakan untuk publik, jangan frekuensi publik malah digunakan untuk kepentingan privat. Sehingga ia menilai, eksploitasi kehidupan pribadi dalam acara kunker adalah perampasan hak publik akan frekuensi publik.
“Untuk itu menurut saya, kegiatan Kunker dengan selalu memperkenalkan putrinya itu kepada tamu undangan yang datang termasuk masyarakat yang hadir adalah pelecehan atas nalar publik,” ujarnya
Ia menambahkan, yang paling penting dengan pejabat/kepala daerah tidak membawa anggota keluarga saat kunker adalah agar tidak menganggu konsentrasi dalam menjalankan tugas kepemerintahan. Karena, melakukan kunjungan kerja selain mengecek masalah infrastruktur, jalan rusak, perumahan kumuh, dan kemiskinan. Seyogyanya Bupati Pandeglang harus fokus dan konsentrasi dalam memberi solusi.
“Kegiatan kungker harusnya mampu memberi solusi terhadap keluhan dan kondisi masyarakat Pandeglang, bukan diperuntukan pengenalan anggota keluarga (anak, red) kepada masyarakat dalam menjelang perayaan demokrasi 2019,” tambahnya. (Achuy)
