PANDEGLANG – Sejumlah aktivis meminta Inspektorat Kabupaten Pandeglang untuk bisa turun langsung dalam pemeriksan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa (DD) langsung cek pada penerima bantuan BLT.
Tekanan tersebut dilakukan karena ada beberapa desa yang diduga melakukan penyaluran tidak sesuai aturan.
From Muda Bersatu Pandeglang Ajat mengatakan dalam pemeriksan harusnya inspektorat bisa langsung turun.
Karena sebenarnya bisa saja inspektorat langsung turun ke penerimanya sebab instansi tersebut memegang data nama dan alamat penerima.
“Saya harap Inspektorat jangan asal dalam melakukan pemeriksaan dana desa. Karena dalam realitasnya banyak anggaran yang tidak sesuai aturan,” ungkapnya, Jumat, (15/7/2022).
Ia menjelaskan, di Kecamatan Saketi ada beberapa desa yang infonya simpang siur dalam realisasi BLT Dana Desa, seperti Desa Ciandur, dan Majau serta beberapa desa lainya.
“Di Desa Majau itu program BLT Dana Desa menggunakan sistem gandeng jadi 900 dibagi dua sementara yang di Desa Ciandur untuk tahun ini baru satu termin,” ujarnya.
Terpisah kepala Inspektorat Kabupaten Pandeglang Ali Fahmi mengatakan bahwa jika memang ada hal hal yang tidak sesuai silahkan buat pengaduan dan pihaknya akan langsung melakukan kroscek ke lapangan.
“Siapapun silahkan laporkan pengaduan dan kami akan langsung buat tim untuk melakukan turun langsung ke lapangan,” tegasnya saat ditanya Fakta Banten. (*/Oril/Gus)
