Aktivis Minta Kejari Usut Tuntas Oknum Kemenag Pandeglang Pelaku KKN
PANDEGLANG – Puluhan pemuda yang tergabung dalam Pemuda Peduli Pandeglang (P4) telah melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupanten Pandeglang, Senin (12/10/2020) kemarin.
Dalam aksinya, para pemuda meminta agar pihak Kejari Pandeglang segera menindak tegas para oknum di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Pandeglang yang diduga telah melakukan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Kordinator lapangan (Korlap) aksi unjuk rasa, Arif Wahyudi alias Ekek mengungkapkan, aksi yang dilakukannya itu agar pihak Kejari Pandeglang jangan tutup mata atas persoalan yang terjadi di lingkungan Kemenag Pandeglang. Sebab, pihaknya menduga tak sedikit tindakan KKN.
Bahkan, Ekek menyatakan ada puluhan kasus dugaan korupsi yang terjadi. Namun saat ini, baru beberapa kasus dugaan korupsi saja yang diungkap oleh pihaknya.
“Kemenag tak sesuai dengan namanya, karena telah dikotori oleh oknum-oknum pegawainya yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, dan tak sedikit tindakan itu terjadi. Maka dari kami mendesak agar Kejari Pandeglang segera menindak tegas,” teriak Ekek dalam orasinya, Senin (12/10).
Sejumlah dugaan korupsi yang didalaminya jelas Ekek, adanya dugaan penyelewengan dana hibah operasional pulang pergi keberangkatan jamaah haji dari Pemerintah Daerah (Pemda) Pandeglang, memeras jamaah haji, dan menjual belikan kuota haji.
“Kami menduga ada jual beli kuota Rp15-20 juta/1 orang, dana hibah Pemda yang besarannya Rp400 juta diduga di korupsi karena pertanggungjawabannya tak sesuai pengajuan. Belum lagi dugaan memeras jamaah agar berangkat cepat Rp15 juta,” jelasnya.
Selain itu lanjutnya, adanya dugaan pungli anggaran Darling Pondok Pesantren (Ponpes), jual beli jabatan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), dan pemangkasan bantuan operasional (BOP) bulanan KUA.
“Dugaan anggaran Darling Ponpes dipangkas Rp500-1 juta/Ponpes, jual beli jabatan KUA satu kepala Rp35-50 juta, dan dugaan pungli BOP bulanan KAU hingga yang sampai ke KUA hanya Rp2 juta setiap bulannya,” bebernya.
Maka dari itulah tegasnya, pihaknya siap memberikan data-data temuan yang dikajinya tersebut kepada Kejari Pandeglang, jika pihak Kejari membutuhkannya untuk menindak tegas yang mecoreng institusi Kemenag Pandeglang.
“Kami minta Kejari tindak tegas, kami akan koperatif jika memang dibutuhkan untuk kebutuhan data-data dugaan korupsi yang kami sampaikan saat ini,” pungkasnya.
Dia juga mengancam bakal melakulan aksi besar-besaran jika kasus itu didiamkan oleh pihak Kejari Pandeglang.
“Ini demi harkat martabat Kabupaten Pandeglang yang mesti bersih dari kasus korupsi, kami akan demo lagi dengan massa yang lebih banyak kalau tak ditindak oleh Kejari,” tandasnya.
Menanggapi hal itu, Kasi Inteljen Kejari Pandeglang, Liberty Purba mengatakan, pihaknya bakal menampung aspirasi yang disampaikan tersebut. Selebihnya ujar dia, persoalan kapan menindaklanjutinya, terlebih dahulu pihaknya bakal mempelajari kasus tersebut.
“Kami terima dan tampung aspirasinya. Kami dalami dulu sejauhmana, baru kami tindaklanjuti. Kami tidak bisa bilang berapa lama akan ditanganinya. Akan tetapi bakal kami dalami terlebih dahulu karena butuh data-data dan sebagainya,” katanya pada saat menerima perwakilan para pengujuk rasa melakukan audiensi.
Sementara, pada saat hendak di konfirmasi kepada Kasi Haji dan Umroh Kemenag Pandeglang, yang bersangkutan sedang dinas di luar kantor.
“Ada keperluan apa ya, oh pak Kasinya sedang diluar,” kata Satpam di lingkungan kantor Kasi Haji Kemenag Pandeglang. (*/Gatot)