PANDEGLANG – Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang diterima Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 4 Kabupaten Pandeglang mencapai Rp 2,24 miliar per tahun dari jumlah siswa sebanyak 1.400 orang.
Namun meski besarnya anggaran tersebut, para siswa masih harus dimintai iuran termasuk untuk siswa yang melakukan prakerin.
Bendahara SMKN 4 Pandeglang Bangbang Krismalela membantah kalau untuk kegiatan prakerin ada iuran sebab itu sudah ditanggung oleh sekolah Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan ini disusun dari hasil rapat, karena bagaimanapun sekolah itu penggunaannya mengikuti RKAS dan harus sesuai SOP.
“Saya jelaskan bahwa kalau untuk prakerin anggaran keseluruhannya itu mencapai Rp70 Juta untuk 400 siswa yang ikut Prakerin, untuk satu tahun ini memang ada perencanannya dan jika ada perubahan paling ada pergeseran,” jelas Bangbang saat ditemui Fakta Banten.
Lebih jauh ia menjelaskan terkait pungutan dalam prakerin itu bukan untuk sekolah tapi itu kebutuhan siswa. Sementara untuk nilai yang 70 JT itu usulan dari pelaksana dari prakerin. Sementara untuk iuran-iuran kelas seperti beli sapu dan lainya itu biasanya menggunakan kas kelas.
“Untuk anggaran alat kebersihan kami beli, anggaran praktek juga sudah ada, terkait adanya guru yang dibayar dari iuran guru itu tidak ada kami bayar dengan anggaran yang ada ko,” jelasnya.
Sementara itu data yang berhasil di himpun Fakta Banten bahwa untuk nilai anggaran sekolah di SMKN 4 Pandeglang para guru dan manajemen juga banyak yang tidak tahu.
Berapa anggaran untuk semua bidang kegiatan para pembina atau panitia pelaksana tidak pernah tahu, hal itu terjadi karena tidak adanya rapat penyusunan Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) sehingga pembina dan panitia kegiatan sekolah kerap tidak mengetahui berapa anggaran pertahun untuk kegiatan sekolah.
Lebih parah lagi hasil penelusuran di lapangan ada Tunjangan Tambahan (Tuta) belum dibayarkan selama enam bulan. (*/Gus)
