SERANG – Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dari Fraksi Partai Gerindra, Erin Fabiana Anshorie, meminta agar Pemerintah Kabupaten Pandeglang melakukan langkah-langkah taktis untuk mengantisipasi penyebaran wabah Covid-19.
Pemberlakuan PPKM Darurat di Jawa dan Bali kata dia, mesti menjadi sandaran Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk tidak membiarkan berbagai macam agenda yang dapat mengundang kerumunan banyak orang. Termasuk gelaran Pilkades Serentak 2021.
“Menyarankan agar Pemda mempersiapkan penundaan Pilkades Serentak, walaupun Pandeglang tidak masuk dalam PPKM darurat,” tegas Erin kepada Fakta Banten, Sabtu (3/7/2021).
Menurut Anggota Komisi I DPRD Pandeglang ini, Bupati Irna Narulita harus segera mempersiapkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi bilamana pelaksanaan Pilkades Serentak di 207 Desa dipaksakan digelar.
Pria kelahiran Menes ini menyebut, penyebaran Covid-19 di daerahnya terus meningkat. Terlebih kata dia, tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) untuk perawatan pasien Covid-19 sudah melebihi 90% di Provinsi Banten.
Advert
“Saya tidak bisa membayangkan kalau ada ledakan kasus di Pandeglang jika Pilkades dipaksakan. Sekali lagi harus diutamakan keselamatan dan kesehatan warga yang tentunya tidak bisa dinilai secara materi,” terangnya.
Seperti diketahui, pelaksanaan Pilkades Serentak 2021 di Kabupaten Pandeglang direncanakan digelar pada 18 Juli 2021 mendatang.
Sebelumnya juga Taruna Siaga Bencana (Tagana) Provinsi Banten mengusulkan pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2021 yang tersebar se-Provinsi Banten agar ditunda terlebih dahulu. Sebab, situasi pandemi Covid-19 masih dianggap mengkhawatirkan keselamatan jiwa manusia. (*/Faqih)
