PANDEGLANG – Koalisi Jaringan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Kabupaten Pandeglang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang, Kamis, (07/04/2022).
Aksi demontrasi dipicu adanya dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam perekrutan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program DAK Sanitasi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, serta adanya dugaan kordinator proyek oleh oknum pegawai Dinas.
Koordinator aksi TB Aujani mengatakan dalam rekrutmen TFL untuk program DAK Sanitasi sudah terindikasi KKN, Selain itu juga banyak yang lolos seleksi yang teryata adalah tenaga honorer di Dinas tersebut, guru, dan kader partai politik.
“Hal ini dinilai telah melanggar pakta integritas sebagaimana diatur didalam juknis perekrutan calon TFL Program DAK Sanitasi. Sudah ada permainan dan titipan orang dekat, selain itu juga di Dua dinas ini ada kordinator proyek yang mengatur siapa yang harus menang dalam setiap kegiatan,” ujar TB Aujani.
Dia menjelaskan bahwa untuk program DAK Sanitasi 2022 ini, dari tahun 2021 sebelum dimulai tahapan program tahun 2022 diduga kuat telah terjadi praktek KKN karena 28 Desa yang akan menerima bantuan DAK Sanitasi sudah diundang di Hotel Grand Krakatau dan diarahkan pada salah satu perusahan suplayer pengadaan barang.
“Dinas dari Pejabat Pembuat Kontrak dan PPTK tahun 2021 sudah melakukan pengarahan belanja material pabrikasi ke PT Bioaga Surabaya dan juga adanya pengumpulan biaya pembuatan akta notaris Kelompok Swadaya Masyarakat masing-masing desa penerima program DAK sanitasi,” ujar korlap.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan Ketua tim seleksi TFL Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang, Suwarno belum bisa dihubungi. (*/Oriel/Gus)
