PANDEGLANG – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Pandeglang, menilai terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) Pandeglang dalam melaksanakan Musrembang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2025, seolah tidak serius dalam pelaksanaannya.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD merupakan forum musyawarah antar pemangku kepentingan Pemerintah Daerah (Pemda) Pandeglang untuk membahas serta menyepakati langkah-langkah perencanaan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan yang di laksanakan setiap tahun oleh Sekretaris Daerah (Sekda) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta pemangku kepentingan lainnya.
Berdasarkan surat nomor:000.7.1.3/1121-Bappeda/1/2024 Perihal Undangan Musrenbang RKPD 2025 Kabupaten Pandeglang yang di selenggarakan pada Selasa,19 Maret 2024 di Command Center (Ruang Pintar) Setda Pandeglang dan di instansi atau tempat masing masing (zoom meeting).
“Kami sesalkan atas agenda Musrenbang RKPD 2025 tersebut, sebab terkesan tidak serius dalam melibatkan semua unsur pemangku kepentingan terlebih GMNI Pandeglang yang tergabung dalam Cipayung Plus Kabupaten Pandeglang,” kata Hata Ketua DPC GMNI Pandeglang, Rabu (20/3/2024).
Lanjut Ketua DPC GMNI Pandeglang yang akrab disapa Bung Hata mengatakan, hal tersebut bukan yang pertama pada kejadian ini, bahkan Bappeda Pandeglang saat mengundang Organisasi Kepemudaan (OKP/Cipayung Plus) untuk menghadiri agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan, terkesan tidak serius serta ada unsur kesengajaan dengan tidak dibagikannya undangan Musrembang RKPD.
“Penting bagi kami organisasi GMNI Pandeglang untuk mengetahui serta mengikuti setiap Musrembang di tingkat Kabupaten Pandeglang, sebab itu sebagai bahan dasar kajian ilmiah semua unsur untuk ikut serta mengawal dan mengawasi kebijakan publik pada 2025,” ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang, untuk dilakukan evaluasi terhadap para pejabat baru diantaranya Kelapa Bappeda Pandeglang agar lebih memperhatikan dan mengoptimalkan etika administrasi sebagai lembaga publik.
“Kami sudah melakukan komunikasi melalui Via WhatsApp langsung kepada Sekda Pandeglang, bahkan berjanji akan memanggil serta mengevaluasi pejabat baru yakni Kepala Bappeda Pandeglang,” terangnya. (*/Riel)
