PANDEGLANG – Polemik terkait uang transportasi dalam kegiatan Pelantikan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kelompok Penyelengara Pemungutan Suara (KPPS) di Pandeglang banyak menuai pertanyaan dari publik.
Munculnya polemik anggaran tersebut karena, adanya keterlambatan penyaluran uang transportasi dan bimtek, munculnya pemberian bervariasi antar KPPS di daerah yang ada di Pandeglang.
Sekertaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pandeglang, M Rukbi mengatakan banyaknya edaran yang ada di sejumlah media sosial terkait jumlah uang transportasi pelantikan dan Bimtek KPPS dengan nilai yang cukup besar itu salah.
“Uang transportasi pelantikan dan Bimtek KPPs di Pandeglang hanya 50 ribu untuk pelantikan dan 50 ribu untuk bimtek, jadi keseluruhannya 100 ribu,” terangnya, Sabtu, (3/2/2023).
Terpisah, koordinator Komunitas Pemerhati Pemilu Independen (KPPI) Iik Rohikmat mengatakan, melihat adanya polemik KPPS yang banyak tidak menerima fasilitas saat pelantikan dan Bimtek menandakan adanya perencanaan yang kurang baik dari KPU Pandeglang, sehingga celah-celah manipulatif itu banyak dilakukan.
“Oke misalkan untuk anggaran transportasi itu 50 ribu lalu bagaimana dengan anggaran lainya, seperti ATK bimtek dan makan pelantikan dan bimtek anggaranya dikemanakan sementara saat acara mereka tidak diberikan fasilitas tersebut. Oleh karena itu kami meminta KPU harus transparan dalam pengelolaan keuangan ini,” tegasnya. (*/Gus)
