PANDEGLANG – Kaukus Akademisi dan Aktivis Pandeglang mendeklarasikan lima poin jelang Pemilu 2024, Senin, (12/2/2024).
Koordinator Teguh Fachmi dalam keterangannya ketika ditemui awak media, mengatakan pernyataan sikap ini disampaikan segenap Akademisi, dan aktivis Pandeglang dari gerakan mahasiswa yang di dalamnya terdapat Akademisi dari UIN SMH Banten, STIA Banten dan gerakan mahasiswa yang tergabung dalam Kumandang Banten PW Serang, IPM dan organisasi lain untuk mengawal jalannya demokrasi dengan jurdil.
“Mengingat waktu pelaksanaan Pemilu 2024 terhitung dua hari lagi, maka kami segenap Kaukus Akademisi dan Aktivis Pandeglang bersikap atas situasi nasional terkait dengan tata kelola pemerintahan yang diduga kuat adanya intervensi penguasa,” ujarnya.
Ia menjelaskan dalam situasi ini menjadi contoh tidak sehat dalam praktik demokrasi baik dalam skala nasional dan lokal.
“Tentunya situasi ini menjadi contoh tidak sehat dalam praktik berjalannya demokrasi di Indonesia baik yang terjadi dalam skala nasional ataupun skala lokal,” lanjutnya.
Adapun lima poin yang disampaikan adalah sebagai berikut:
1. Meminta Pemerintah Pusat dan Daerah secara kolaboratif perlu hadir dan terus mengawal serta menegakkan netralitas ASN, TNI/POLRI, Kepala Desa, Perangkat Desa, & Anggota BPD pada pemilu Presiden/Wakil Presiden DPR, DPD, DPRD tingkat Provinsi, hingga DPRD tingkat Kabupaten/kota sesuai dengan amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
2. Bahwa kami meminta Kepala Pemerintahan Republik Indonesia untuk menjaga independensinya dan tetap berada pada jalur demokrasi yang telah menjadi cita-cita luhur reformasi.
3. Bahwa kami berharap penyelenggara pemilu untuk bersikap profesional, jujur, adil dan mengawal proses Pilpres dan Pemilu sesuai dengan aturan Undang-undang yang berlaku.
4. Bahwa kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani dan mengedepankan kepentingan bangsa.
5. Bahwa kami “Kaukus Akademisi dan Aktivis Pandeglang” akan memantau dan mengawasi jalannya Pilpres dan Pemilu khususnya di Kabupaten Pandeglang.
Di sisi lain Akademisi STIA Banten, Dr. Agus Lukmanul Hakim menyampaikan bahwa ini adalah refleksi dari proses turunan dari hal hal yang telah disampaikan banyak pihak.
“Pertemuan ini adalah bagian daripada refleksi proses turunan kekacauan demokrasi. Bahwa kita merasakan adanya sesuatu yang mengganjal, dan rasa-rasanya kondisi demokrasi kita sedang tidak sehat,” katanya.
Kita menganggap bahwa pemerintah sebagai instrumen paling penting dalam menggerakkan hal itu.
“Adanya kabar bahwa ASN dan segenap aparatur pemerintah dari level atas sampai turunannya mendapati perintah untuk memilih salah satu paslon tentu menjadi kekhawatiran, karena kita menganggap bahwa pemerintah menjadi instrumen paling penting dalam menggerakkan hal itu, ketika memang benar terjadi maka praktik kotor dalam demokrasi yang hari ini terlihat itulah yang kita sikapi,” lanjutnya.
Keberanian ini datang dari hati nurani dan hak fungsional sebagai apapun.
“Gerakan ini bermuara pada gerakan hati nurani dan hak fungsional bukan struktural baik yang terikat sebagai pengajar/dosen aktivis/mahasiswa dan lain-lain,” tandasnya. (*/Red)
