PANDEGLANG – Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Organisasi Karang Taruna Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, terlihat mendatangi kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pandeglang dan mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Pandeglang, pada Selasa (12/4/2022).
Kedatangan para aktivis dari Kecamatan Bojong ini untuk melaporkan kepada DPUPR Pandeglang terkait kondisi Jembatan Waluran yang baru dibangun pada dua bulan sudah mengalami kerusakan atau keretakan di beberapa bagian.
Audiensi di Kantor DPUPR Pandeglang para aktivis ini ditemui langsung oleh Sekretaris DPUPR Pandeglang, Bayu Daniswara dan Plt Kabid Bina Marga DPUPR Pandeglang, Andrian.
Ketua Karang Taruna Kecamatan Bojong, Muhammad Basir, mengatakan, kedatangannya inj untuk menggelar audiensi dengan Dinas PUPR dan Pelaksana serta konsultan pengawas pembangunan Jembatan Waluran yang berlokasi di Desa Mekarsari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang.
Karena menurutnya, Jembatan Waluran yang baru saja selesai dibangun ini oleh CV karya Persada Mulia , sudah mengalami kerusakan di beberapa bagian atau mengalami keretakan, yang diduga diakibatkan minimnya kualitas material yang digunakan.
“Kami kemari untuk beraudiensi tentunya mengawal pasca pembangunan jembatan waluran yang baru berumur 2 bulan lebih sejak diselesaikan pada bulan januari 2022 dengan nilai kontrak 1.8 Miliyar sebagai pelaksana CV karya Persada Mulia tetapi kondisi kualitas nya buruk sudah retak,” ungkap Basir kepada Wartawan.
Basir mengaku, sangat khawatir dengan keretakan-keretakan yang terjadi dibeberapa bagian pada jembatan bisa berakibat fatal, jika tidak ditangani segera. Karena menurutnya, ada beberapa pilar jembatan seperti tidak ada ikatan dengan bahu jalan jembatan.
“Kekhawatiran kami adalah Pembangunan Jembatan yang dicita-citakan selama ini oleh masyarakat nilai manfaat serta nila gunanya tidak maksimal, hanya karena pesoalan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas maupun konsultan pengawas,” bebernya.
Maka dari Basir meminta kepada DPUPR Pandeglang untuk memberikan sanksi kepada pelaksana serta pengawas pembangunan jembatan waluran. Bahkan pihaknya akan segera melakukan audiensi dengan komisi III DPRD Pandeglang.
“Maka dari itu kami meminta kepada DPUPR Pandeglang untuk memberikan sansi tegas kepada pelaksana dan lonsultan pengawas pembangunan Jembatan,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pandeglang, Bayu Daniswara sangat mengapresiasi kiprah dari karang taruna kecamatan bojong, yang telah ikut serta dalam mengawal pembangunan Jembatan Waluran yang berlokasi di Kecamatan Bojong.
Bahkan pihaknya, mengaku sudah melayangkan surat kepada pelaksana terkait adanya keretakan atau kerusakan yang terjadi dibagian jembatan waluran dan pelaksana sudah melakukan perbaikan.
“Tanggal 30 lalu, kami sudah melayangkan surat kepada pelaksana dan sudah langsung diperbaiki dan masyarakat tidak perlu khawatir dengan hal tersebut. Karena saat ini sudah masuk dalam masa pemilharaan, jadi kalau ada kerusakan lagi, kami akan layangkan surat lagi,” bebernya.
Meski begitu, Bayu meminta kepada masyarakat untuk tidak khawatir terkait dengan adanya kerusakan tersebut, karena menurutnya keretakan yang terjadi merupakan hal yang wajar dan dimungkinkan tidak akan berpengaruh terhadap kontruksi jembatan.
“Berdasarkan informasi dari Konsultan Pengawas, bahwa keretakan yang terjadi masih dalam kategori aman. Karena keretakan tersebut disebabkan adanya bahan yang senyawa yang tidak bisa bersatu. Akan tetapi secara kontruksinya dalam kategori aman. Karena yang mengalami keretakan berada pada tembok penahan tanah,” pungkasnya. (*/Gatot)
