PANDEGLANG – Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP) telah memperoleh akreditasi pemantauan pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pandeglang tahun 2020. Akreditasi tersebut diterbitkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang pada Jumat, (28/08/2020), setelah melalui verifikasi kelengkapan berkas pemantauan.
Koordinator Pemantauan JRDP Febri Setiadi mengatakan, dengan akreditasi pemantau tersebut, pihaknya bersama 56 orang pemantau yang tersebar di 23 Kecamatan se-Kabupaten Pandeglang akan melakukan pemantauan pada setiap tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang.
Pasalnya, saat melakukan pemantauan pada tahapan verifikasi faktual bakal calon perseorangan di Kabupaten Pandeglang beberapa saat lalu, sebelum terbitnya akreditasi pemantauan, beberapa pihak mempertanyakan soal kredibilitas JRDP melakukan itu (pemantauan-red).
Padahal kata dia, sebagai kelompok masyarakat yang memiliki interes terhadap upaya peningkatan kualitas demokrasi, menyampaikan hasil pemantauan kepada publik sesuatu hal yang biasa, untuk dijadikan perbaikan.
“Sekarang akreditasinya sudah terbit, legal standingnya sudah jelas, kita akan lakukan pemantauan pada setiap tahapan Pilkada Pandeglang, fokusnya ada pada 6 tahapan yang cukup krusial yaitu tahapan pencalonan, Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, Pelaksanaan Kampanye, Pengadaan dan Distribusi Logistik, Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berjenjang,” Ujar pria yang juga menjabat sebagai juru bicara JRDP Pandeglang ditemui di Sekretariat JRDP Kabupaten Pandeglang, Sabtu (29/08/2020).
Lebih lanjut Febri menerangkan, setelah mendapatkan akreditasi pemantauan, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang.
“Dalam waktu dekat, kami akan menemui Bawaslu Kabupaten Pandeglang, selain untuk koordinasi, kami kira penting untuk membangun komitmen dengan Bawaslu dalam menjaga kualitas Pilkada tahun ini” ungkapnya.
Terpisah, koordinator umum JRDP Ade Bukhori menyampaikan, tren pemantauan JRDP telah berlangsung sejak Pilkada serentak tahun 2018.
“Pada Pilkada serentak tahun 2018, dari 4 kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada saat itu kita fokuskan pemantauan pada Pilkada Kota Serang, akreditasi pemantauannya dikeluarkan KPU Kota Serang. Begitu juga saat Pemilu 2019, kita terakreditasi sebagai pemantau nasional yang akreditasinya diterbitkan Bawaslu RI, untuk melakukan pemantauan di 4 provinsi yaitu Banten, Jawa barat, DKI Jakarta dan Lampung” ujar pria asal lebak dihubungi melalui sambungan telepon.
Dalam gelaran Pilkada serentak tahun 2020 sambung ade, JRDP melakukan pemantauan di tiga daerah yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon. Selain berkoordinasi dengan Bawaslu, pihaknya juga telah mengintruksikan koordinator Pemantau masing-masing daerah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai elemen seperti Pers, Mahasiswa, Organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemantau yang berada di daerahnya.
“Agar pemantauan berjalan efektif, kita akan lakukan komunikasi aktif dengan seluruh elemen, jika semua pihak turut mengawal pelaksanaan pilkada tentu kualitas pilkada dapat kita jaga” tutup Ade.(*/JL)
