Mahasiswa Sebut Pemkab Pandeglang Gagal Realisasikan Anggaran Untuk Organisasi Kepemudaan
PANDEGLANG – Organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Oktober, diantaranya GMNI, HMI, LMD KUMALA, KUMANDANG, menggelar aksi unjuk rasa di depan halaman Kantor Bupati Kabupaten Pandeglang dan Gedung DPRD Pandeglang, Senin, (30/10/2023).
Entis Sumantri, Ketua HMI Pandeglang menyampaikan bahwa bahwa peringatan Hari Sumpah Pemuda ini menjadi momentum penting bagi organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan untuk mengatasi berbagai persoalan yang belum terentaskan.
“Persoalan yang tengah di hadapi di Kabupaten Pandeglang mulai dari sektor pertanian, kesehatan, pendidikan, insfratruktur dan masih banyak,” ujarnya saat menyampaikan orasinya.
Lanjut Entis Sumantri menjelaskan, para mahasiswa mengkritik birokrasi Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang dianggap telah gagal dalam menjalankan pembinaan dan pengelolaan anggaran sebanyak 2 persen dari APBD Kabupaten Pandeglang untuk organisasi kepemudaan.
“Harus ada terobosan baru di Kabupaten Pandeglang, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan para pemuda dan pemudi,” terangnya.
Selain itu, persoalan pembangunan insfratruktur tidak signifikan, sehingga hal tersebut menjadi sorotan bagi warga di Kabupaten Pandeglang
“Dikarenakan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, bahwa sebanyak 40 persen dari APBD Pandeglang harus direalisasikan untuk peruntukan pembangunan infrastruktur,” imbuhnya.
Disampaikan orasi lainnya, Hatta Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pandeglang, meminta kepada Irna-Tanto selaku Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang untuk mengatasi kekurangan dan perbaikan yang diperlukan di berbagai sektor
Beberapa aspek yang harus diperbaiki, diantaranya ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, sosial, lingkungan, kebudayaan, pertanian, pariwisata, proyek nasional Tol Serang-Panimbang, perencanaan kawasan industri, dan warisan Dunia UNESCO (Hak paten badak).
Aksi tersebut juga menyoroti konflik agraria, peningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, serta masalah peningkatan SDM yang masih lemah, dan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang yang tertinggal dari Kabupaten/Kota lain di Provinsi Banten.
“Ini dilakukan agar dapat membantu Pemerintah Daerah (Pemda) Pandeglang, terhadap persoalan yang terjadi saat ini, dan mencoba mendorong agar ada perubahan yang perlu di tingkatkan untuk kemajuan Pandeglang,” jelasnya. (*/Riel)
