Pemkab Pandeglang Salurkan Lima Jenis Bantuan Sosial Untuk Warga
PANDEGLANG – Lima jenis bantuan sosial (bansos) disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang bagi para keluarga penerima manfaat (KPM)
Kelima jenis bantuan sosial tersebut diantaranya bantuan sosial bencana alam tidak terduga, bantuan perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE), bantuan kursi roda, bantuan tongkat, bantuan peralatan alat cukur bagi para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) serta penyerahan kartu BPJS bagi tokoh agama.
Penyerahan kelima jenis bantuan tersebut secara simbolis diserahkan oleh Bupati Pandeglang Irna Narulita kepada keluarga penerima manfaat bertempat di Aula Kecamatan Jiput, Senin, (10/10/2022).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan pemberian bantuan ini sebagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteran masyarakat serta menurunkan angka kemiskinan.
Menurut Irna, selama pandemi covid-19, semua kegiatan dan anggaran dialihkan untuk penanganan covid-19, sehingga berbagai bantuan serta program-program pembangunan Pemerintah Daerah tertunda.
“Saya berharap dengan pemberian bantuan ini mampu meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat Pandeglang,“ harapnya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Nuriah mengatakan penyaluran bantuan bagi keluarga penerima manfaat diantaranya bantuan sosial bencana alam tidak terduga, bantuan perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE), bantuan kursi roda, bantuan tongkat, peralatan alat cukur serta penyerahan kartu BPJS bagi tokoh agama.
Ia menegaskan bantuan dampak bencana di Kabupaten Pandeglang ada sekitar 115 rumah, terdiri dari rusak berat sebanyak 76 rumah, rusak sedang 18 rumah dan rusak ringan 21 rumah.
“Untuk rumah rusak berat masing- masing mendapat bantuan senilai Rp5 juta rupiah,” tegasnya.
Lanjut Nuriah untuk bantuan perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE) tahun 2022 sebanyak 300 KPM masing-masing mendapatkan 1 juta rupiah, kemudian bantuan kursi roda 9 unit, 4 paket alat cukur dan 2 unit bantuan tongkat.
“Mudah mudahan lewat bantuan ini beban warga bisa dikurangi oleh pemerintah sehingga kedepan bisa hidup lebih layak,” pungkasnya. (*/Gus)