Pemuda dan Mahasiswa Pandeglang Beda Pendapat Terkait Penganggaran Sepeda Listrik

 

PANDEGLANG – Pemuda dan mahasiswa Kabupaten Pandeglang berbeda pendapat terkait penganggaran pengadaan sepeda listrik yang diusulkan oleh eksekutif/ Bupati Pandeglang.

Sebelum munculnya dukungan dari Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pandeglang sejumlah organisasi Mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) Pandeglang melakukan aksi penolakan dengan melakukan aksi unjuk rasa di kantor Bupati dan DPRD Pandeglang.

Ketua KNPI Pandeglang Sulaeman Apandi mengatakan rencana Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang menganggarkan Rp36 Miliar pada APBD Tahun 2023 untuk sepeda listrik untuk diberikan sebagai fasilitas RT/ RW, DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pandeglang mendukung dan mengapresiasi rencana Pemkab tersebut.

“Ya, kami mengapresiasi dan sangat mendukung, ini adalah sangat baik sebagai bentuk apresiasi dan reward kepada RT/RW Se Kabupaten Pandeglang, serta sebagai motivasi untuk meningkatan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat,” ujar Sulaeman Apandi, dia menambahkan  RT/RW sangat layak diberikan fasilitas sepeda listrik atas kerja kerasnya dalam melayani masyarakat.

Berbeda GMNI Pandeglang Yusup Maulana mengatakan, adanya usulan penganggaran pembelian sepeda RT/RW itu tidak mewakili karena hal itu hanya mengedepankan kepentingan politik eksekutif. Pertama kebutuhan sepeda listrik untuk RT/RW tidak memiliki manfaat yang urgensi, lantaran masih banyaknya infrastruktur jalan di Pandeglang masih banyak yang belum selesai.

“Pada dasarnya masyarakat menginginkan pembangunan jalan yang maksimal, supaya ekonomi masyarakat bisa cepat bangkit. Kebutuhan pelayanan kesehatan yang optimal, supaya derajat pelayanan kesehatan masyarakat meningkat,” ujar Yusup.

Dia menjelaskan masyarakat butuh pembangunan jalan yang optimal, karena masih banyak akses jalan di Pandeglang yang rusak parah. Bukan sepeda listrik.

Melihat persoalan kondisi Kabupaten Pandeglang saat ini, yang begitu kompleks yang dirasakan oleh masyarakat.

Dan seharusnya itu menjadi perhatian masyarakat, sehingga persoalan klasik itu bisa dituntaskan. Maka jangan jadikan para RT dan RW dijadikan kepentingan politik, dengan di iming – imingi sepeda listrik, yang urgensinya tidak ada sama sekali.

“Dalam situasi seperti ini harusnya para pemangku kebijakan lebih memilih skala prioritas dulu, ketimbang pembelian sepeda listrik,” katanya. (*/Gus)

Honda