PANDEGLANG – Pemerintah Kabupaten Pandeglang saat ini tengah dilanda kecemasaan, pasalnya sampai saat ini serapan APBD Tahun 2017 masih dibawah 50 persen, bahkan disejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK). dan jika sampai dengan 19 Juli mendatang serapan belum mencapai 75 persen maka Dana Alokasi pada semester selanjutnya tidak akan bergulir.
Hal ini pun mendapat perhatian dari Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pandeglang, Dean Bayu Pradana. dengan tegas, pria yang akrab disapa Deong ini meminta agar Kepala OPD yang tak sanggup menyerap anggaran dengan baik untuk pensiun dini. Pasalnya, hal ini mengindikasikan bahwa pejabat bersangkutan tidak cakap dalam mengelola anggaran. Apalagi persoalan serapan yang rendah selalu saja terulang setiap tahun.
“Memang tidak semua pejabat yang buruk, tetapi melihat contoh serapan anggaran yang rendah adalah salah satu fakta bahwa pejabat tidak mampu menggerakkan roda organisasi. Padahal anggaran sudah ada. Tetapi mereka tidak punya kualitas. Saya kira jika seperti itu sebaiknya mengajukan pensiun dini saja. Itu baru namanya konkrit, itu baru yang namanya ASN (Aparatur Sipil Negara),” ujarnya, Kamis (13/7/2017).
Lebih dalam Deong menilai, jika munculnya persoalan realisasi yang rendah, lebih disebabkan oleh proses rekrutmen pejabat yang tidak sesuai aturan. Melihat hal ini, Deong menuding jika bupati Irna Narulita gagal dalam memimpin Pandeglang. Seharusnya, bupatilah yang patut bertanggungjawab atas amburadulnya serapan anggaran Pandeglang.
“Harusnya, bupati lebih mempunyai jiwa leadership yang mendongkrak potensi di bawah, bukan hanya menekan dan mengancam tanpa memberi solusi yang relevan. Bupati sebagai Pembina kepegawaian, ketika organisasi pemerintahan di bawah tidak sanggup bekerja, maka patut dimintai pertanggungjawaban. Apalagi ia yang paling bertanggungjawab atas kinerja OPD yang bersangkutan,”terangnya panjang lebar.
Maka dari itu, dirinya pesimis jika wacana rotasi jabatan yang dihembuskan Bupati Pandeglang pada bulan depan, akan menyelesaikan masalah serapan jika tidak dibarengi dengan mekanisme yang benar.
“Maka wajar jika banyak pejabat yang tidak becus. Karena prosesnya pun tidak melalui proses yang sebagaimana mestinya. Rotasi yang akan datang tidak akan memecahkan masalah soal serapan. Saya pesimis karena kalau seandainya proses tidak sesuai aturan. Jika sebatas mengancam merotasi, ini bukan lagi soal dimana pejabat akan ditempatkan, tetapi soal proses penempatan orang-orang tersebut,” tandas Deong. (Gatot)
