PANDEGLANG – Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban mengatakan, pembangunan dari Dana Desa (DD) di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang yang dibongkar dan diganti dengan program pembangunan peningkatan kawasan kumuh dari Pemprov Banten, yang dilaksanakan oleh PT Mahkota Ujung Kulon itu sebuah kesalah perencanaan, karena bangunan yang sudah ada itu tidak boleh dihilangkan, sebab termasuk aset pemerintah.
Menurut Tanto, dengan adanya pembongkaran bangunan lama dari DD dan dijadikan pembangunan baru dari program peningkatan kawasan kumuh tersebut, pihaknya menilai ada kesalahan dalam perencanaan. Sebetulnya kata Tanto, hal itu tidak boleh, karena bangunan yang sudah tersebut merupakan aset pemerintah yang tidak boleh dihilangkan.
“Itu tidak boleh, karena bangunan itu sudah termasuk aset pemerintah,” ungkap Tanto saat ditemui di Gedung Pendopo Pandeglang, Senin (30/7/18)
Lanjut Tanto, seharusnya jika sudah ada banguna lama dan kondisinya masih layak, itu tidak boleh dijadikan lokus pembangunan. Kan masih ada lokasi yang lain yang bisa dibangun, apa lagi program tersebut konsepnya peningkatan kawasan kumuh.
“Bangunan itu adalah aset pemerintah, jika ada titik masuk pembangunan, harus di wilayah yang lain,” katanya
Menurutnya, terkeculai kondisi bangunan itu sudah adanya yang rusak, misalnya dari 100 meter mengalami kerusakan 20-30 meter, maka bisa diperbaiki. Akan tetapi kalau diganti dengan program baru tidak boleh, karena bangunan lama itu aset pemerintah.
“Kalau perbaikan bangunan yang sudah rusak itu boleh saja, namun jangan dijadikan lokus baru,” tuturnya.
Hal tersebut kata Tanto, ada perencanaan yang tidak terarah, tidak ada sinergitas antara pemerintah daerah dengan desa. Pihaknya berharap, persoalan tumpang tindih pembangunan tersebut dibenahi lagi.
“Memang kasus seperti itu sering terjadi, akibat tidak singkron dalam perencanaan. Oleh sebab itu kami harap dibenahi lagi, agar aset pemerintah yang lama ini tidak hilang dan tetap bisa dinikmati oleh masyarakat,” harapnya. (Achuy)
