PANDEGLANG – Puluhan aktivis dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pandeglang, melakukan aksi demo di depan Kantor Bupati dan DPRD Pandeglang, Senin (15/8/2022).
Dalam aksinya, para pedemo tersebut menolak kebijakan Bupati Pandeglang yang berencana akan memberikan sepeda listrik kepada RT dan RW yang bakal dibeli dengan menggunakan uang dari APBD Pandeglang tahun 2023 dengan anggaran Rp38 Miliar.
Pantauan wartawan, sebelumnya puluhan aktivis GMNI tersebut melakukan orasi di depan Kantor Bupati Pandeglang, bahkan dalam aksinya sempat lempari Kantor Bupati dengan menggunakan tomat busuk.
Setelah beberapa menit berorasi di depan Kantor Bupati. Maka aksi beralih ke Gedung DPRD Pandeglang, saat tiba di depan gerbang DPRD mereka langsung menerabas pintu gerbang dan masuk ke halaman Kantor Legislatif tersebut.
Ketua GMNI Pandeglang TB Muhamad Afandi mengatakan pada dasarnya masyarakat menginginkan pembangunan jalan yang maksimal, supaya ekonomi masyarakat bisa cepat bangkit, kebutuhan pelayanan kesehatan yang optimal, supaya derajat kesehatan masyarakat meningkat.
“Masyarakat butuh pembangunan jalan yang optimal, karena masih banyak akses jalan di Pandeglang yang rusak parah. Bukan sepeda listrik,” ungkap koordinator aksi demo, Tb Muhamad Afandi.
Melihat persoalan kondisi Kabupaten Pandeglang saat ini, yang begitu kompleks yang dirasakan oleh masyarakat. Dan seharusnya itu menjadi perhatian masyarakat, sehingga persoalan klasik itu bisa dituntaskan.
Maka, jangan jadikan para RT dan RW dijadikan kepentingan politik, dengan di iming-imingi dengan sepeda listrik, yang urgensinya tidak ada sama sekali.
“Dalam situasi seperti ini harusnya para pemangku kebijakan lebih memilih skala prioritas dulu, ketimbang pembelian sepeda listrik,” katanya.
Ia pun mengaku sangat menyayangkan dengan sejumlah para elit di DPRD Pandeglang, yang menyetujui kebijakan Bupati Pandeglang soal sepeda listrik tersebut. Uang APBD yang bakal disedot untuk sepeda listrik cukup fantastis, sementara kondisi keuangan daerah sedang tidak sehat.
“Maka kami minta Bupati Irna membatalkan rencana pemberian sepeda listrik untuk RT dan RW. Karena sekali lagi kami sampaikan sepeda itu bukan kebutuhan mendesak,” tegasnya.
Sementara itu Ketua DPRD Pandeglang, Tubagus Udi Juhdi menyampaikan, apresiasinya kepada para Mahasiswa GMNI yang selalu kritis dalam mengawal kebijakan pembangunan di Pandeglang.
Pada dasarnya, Ketua DPRD Pandeglang dari Fraksi Gerindra itu bersama Fraksi lainnya lebih setuju terhadap peningkatan insentif para RT dan RW jika hal itu tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dalam pembahasan RKUA PPAS, kami Fraksi Gerindra bersama Fraksi yang lain Golkar, PKB dan PPP mendukung atas perhatian Bupati terhadap para RT dan RW, namun jika memang untuk meningkatkan kesejahteraannya lebih baik insentifnya yang ditingkatkan,” ujarnya.
Di hadapan para pedemo tersebut, Politisi Gerindra itu juga menyatakan bahwa lebih baik Bupati Pandeglang menunda dulu rencana pemberian sepeda listrik tersebut. Lebih baik insentifnya yang ditingkatkan.
“Bahkan, jika ada uangnya maka lebih baik sepeda motor yang diberikan RT dan RW. Supaya kinerjanya lebih efektif lagi, jangan nanggung,” tandasnya.
Bahkan saat pihaknya menjalankan reses pun, tidak ada RT RW di dapilnya yang minta dibelikan sepeda listrik. Karena mayoritas masyarakat minta pembangunan jalan dioptimalkan.
“Tidak pernah ada yang minta sepeda listrik selama menjalankan reses. Mayoritas yang dibutuhkan pembangunan jalan,” pungkasnya. (*/Gus/Muklas)
