SERANG – Pertemuan koordinasi level atas, High Level Meeting, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Banten menghasilkan sejumlah rekomendasi dari para peserta.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Bupati/Walikota se-Provinsi Banten antara lain, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, dan Wakil Bupati Pandeglang Tanto, pertemuan itu juga membuahkan hasil terkait pentingnya data neraca pangan untuk menentukan angka pengendalian inflasi dan koordinasi.
Dalam pertemuan yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar itu menyetujui adanya Memorandum of Understanding (MoU) maupun Peraturan Daerah yang menjadi payung sinergi Intra Provinsi Banten.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Banten Erwin Soeriadimadja mengatakan, pembahasan dilakukan terkait langkah-langkah ke depan untuk stabilisasi harga di Provinsi Banten pada umumnya dan Kabupaten Kota pada khususnya.
“Sehingga menghasilkan perlunya peningkatan intensitas koordinasi sebagai tindak lanjut Rapat Koordinasi level atas, dan Pembentukan BUMD yang dapat membantu pemerintah Daerah dalam distribusi komoditas,” katanya, Jumat, (27/9/2019)
Hasil pertemuan yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Banten dan Bank Indonesia Banten itu juga menghasilkan perlunya pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat membantu Pemerintah Daerah dalam distribusi komoditas, pendirian Gudang Logistik maupun Pusat Distribusi sebagai tempat mengumpulkan komoditas strategis, dan perluasan pasar tani yang saat ini hanya dilakukan di hari tertentu dan di beberapa titik.
Pertemuan itu menghadirkan narasumber Ekonom Nasional Dr. Aviliani S.E, M.Si yang memaparkan peran Pemerintah dalam Pengendalian Inflasi.
Bank Indonesia Banten yang dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Banten Erwin Soeriadimadja, menyetujui kerjasama dengan PT. KAI terkait Gerbong khusus untuk komoditas pertanian guna memperluas pemasaran dari daerah produsen ke daerah konsumen antar Provinsi Banten (*/Qih)
