SERANG– Kegiatan bertajuk “Forum KSP Mendengar” yang digagas Kantor Staf Presiden (KSP) dalam rangka mensosialisasikan Undang-undang Cipta Kerja ke sejumlah perwakilan Mahasiswa di Banten sempat memanas.
Bahkan, kegiatan yang diselenggarakan di sebuah hotel yang ada di Kabupaten Serang, Selasa (10/11/2020), diwarnai dengan aksi Walk Out (WO) dari perwakilan Mahasiswa Universitas Sultan Ageung Tirtayasa (Untirta) Serang.
Bukan hanya itu, sebelum melakukan aksi WO dalam forum. Sejumlah perwakilan Mahasiswa dari Untirta itupun sempat membentangkan spanduk bertuliskan “Awas Ada Upaya Pelemahan Gerakan Mahasiswa” didepan Tenaga Ahli Utama Staf Presiden, Ali Muchtar Ngabalin yang mewakili pihak KSP.
Aksi WO yang dilakukan perwakilan Mahasiswa Untirta disebabkan karena mereka menganggap bahwa Undang-undang Cipta Kerja tidak perlu lagi direvisi atau diperbaiki. Namun mendapatkan penolakan keras.
“Kita tidak perlu lagi panjang lebar membahas undang-undang cipta kerja, dari pertamanya saja undang-undang cipta kerja itu salah satu metode rezim untuk mendapat dukungan masyarakat,” kata salah satu Mahasiswa Untirta, Fairuz Lazuardi usai WO dari forum.
Menurutnya, Mahasiswa dan masyarakat saat ini tidak bodoh dan sudah bisa melihat isi dari undang-undang cipta kerja. Bahkan, secara substansi undang-undang cipta kerja yang sudah disahkan pada 5 Oktober 2020 lalu tidak pro terhadap rakyat.
“Maka sudah tidak ada alasan lagi untuk kita terima, jadi eksklusifitas kita hari ini diundang, ditempatkan di meja ini sudah tidak harus terjadi lagi saya rasa pemerintah lebih baik buka gerbang istana,” tegasnya.
“Maka dari itu cukup pembahasan (UU Cipta Kerja) menurut kami. Saya tetap tidak percaya atas Omnibus Law yang tidak pro rakyat. Mohon maaf saya rasa saya langsung pamit karena kalau ini diteruskan ini akan menjadi debat kusir, kalau pemerintah serius kita bertemu di depan istana negara,” tambahnya.
Menyikapi aksi WO perwakilan Mahasiswa tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Muchtar Ngabalin mengatakan, jika kritikan dari rekan-rekan Mahasiswa yang berujung WO dari forum perlu untuk jadi catatan KSP.
“Karena kami percaya apa yang sedang dilakukan, akan dilakukan dan telah dilakukan, draft itu kan dimunculkan oleh Pemerintah kemudian dibahas di DPR,” katanya.
Dengan adanya kegiatan “KSP Mendengar”, disampaikan Ngabalin, merupakan cara yang luar biasa yang dilakukan KSP untuk menggali informasi yang belum tersampaikan.
“Ini salah satu cara yang luar biasa dari Pak Moeldoko dengan staf Presiden, ini cara yang amat sangat penting. Informasi-informasi penting yang belum disampaikan bisa diserap, ini penting untuk membuka ruang,” tandasnya. (*/YS)
