SERANG – Pengurus Daerah Pelajar Islam Indonesia (PD PII) Kabupaten Serang menduga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang telah mengintervensi dan menekan seluruh desa di Kabupaten Serang untuk mengikuti proyek pembuatan website desa.
Ketua PII Serang, Fitra Rizki Ramdhan, menyebut bahwa dugaan monopoli dalam proyek ini semakin menguat dengan adanya surat undangan dari DPMD kepada desa-desa untuk mengikuti program tersebut.
“Isu adanya monopoli dalam proyek website desa ini diduga kuat melibatkan intervensi dan tekanan dari DPMD Kabupaten Serang melalui surat edaran,” kata Fitra, Rabu (19/2/2025).
Menurut Fitra, setiap desa di Kabupaten Serang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp55 juta pada 2022 untuk program internet desa.
“Kemudian, pada 2023, anggaran tambahan sebesar Rp37 juta kembali dikeluarkan untuk program yang sama. Dengan demikian, total anggaran yang telah dikucurkan mencapai Rp92 juta per desa selama dua tahun,” paparnya.
Namun, meskipun anggaran telah dikeluarkan, program ini dinilai tidak berjalan optimal dan tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
“Kami menemukan surat rekomendasi dari DPMD Kabupaten Serang kepada PT Wahana Semesta Multimedia Banten, serta bukti transaksi yang mencurigakan,” ungkapnya.
Selain dugaan penyimpangan anggaran, PII juga menemukan bahwa banyak website desa yang tidak aktif dan tidak digunakan untuk pelayanan publik.
“Tidak ada pemeliharaan dan pendampingan teknis, sehingga perangkat desa kesulitan dalam mengelola website,” tambah Fitra.
Dari total 326 desa di Kabupaten Serang, hanya 39 desa (11,7%) yang memiliki sistem informasi desa yang aktif.
Kurangnya evaluasi terhadap program ini mengindikasikan adanya pemborosan anggaran tanpa manfaat nyata bagi desa-desa.
PII juga menyoroti minimnya transparansi dalam pengelolaan proyek ini.
“PT Wahana Semesta Multimedia Banten dan PT DIGIDES terlibat dalam proyek ini, tetapi tidak ada laporan keuangan yang jelas terkait penggunaan anggaran,” pungkas Fitra.(*/Nandi)
