CILEGON – Warga Kota Cilegon, Husen Saidan, menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Gubernur Banten, Adra Soni, yang memberikan perhatian terhadap pasien anak berusia lima tahun asal Kabupaten Serang yang membutuhkan biaya operasi usus di RSUD dr. Dradjat Prawiranegara, Serang.
Pasien tersebut, bernama Fathan (5), merupakan anak dari pasangan keluarga kurang mampu di Desa Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang.
Keluarga pasien awalnya kebingungan lantaran tidak memiliki biaya untuk operasi karena keanggotaan BPJS Kesehatan sudah nonaktif sejak orang tuanya tidak lagi bekerja.
Upaya untuk mengaktifkan kembali jaminan kesehatan juga sempat tersendat lantaran rumah sakit tidak segera mengeluarkan dokumen persyaratan pengurusan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke Dinas Sosial.
“Saya bahagia sekali ketika pengajuan bantuan untuk masyarakat langsung direspons oleh Gubernur Banten. Bahagia bukan karena diberi proyek miliaran, tapi karena pemimpin hadir untuk rakyat,” ujar Husen di Cilegon, Senin (25/8/2025).
Husen, yang juga Ketua LSM Gapura Banten, menilai respons cepat gubernur mencerminkan kepemimpinan yang peka terhadap kebutuhan warga.
“Ini yang sejak lama saya harapkan. Saya ingin pemimpin yang benar-benar responsif, dan sekarang sudah terbukti. Tinggal bagaimana jajaran di bawah, baik bupati maupun wali kota, dapat menindaklanjuti dengan serius. Kalau gubernur bisa memberi contoh, masa pemimpin tingkat daerah tidak malu,” katanya.
Husen menambahkan, rumah sakit juga diharapkan tidak lagi mempersulit pasien kurang mampu.
Menurutnya, pelayanan kesehatan adalah hak masyarakat yang harus diprioritaskan.
“Harapan saya, ke depan rumah sakit bisa lebih mengutamakan pelayanan tanpa hambatan administrasi yang berlebihan, sehingga masyarakat yang sakit bisa segera ditangani,” ujarnya.
Husen menegaskan, kasus serupa seharusnya tidak lagi terjadi karena pemerintah telah menjamin hak masyarakat melalui program jaminan kesehatan.
“Jangan sampai ada warga yang sakit tertunda penanganannya hanya karena persoalan biaya atau administrasi. Pemerintah harus hadir memastikan itu,” katanya. (*/Nandi)
