SERANG – Provinsi Banten sebagai salah satu daerah dengan anugerah topografi alam yang indah dengan bentangan pantai dan pegunungan yang terhampar dan pulau-pulau dengan keunikan panorama dan bawah perairannya tidak lantas membuat Pariwisata Banten menjadi andalan pemasukan devisa.
Wisata Banten perlu dibenahi, mungkin itulah hal yang cocok untuk dunia pariwisata di Provinsi yang hanya berjarak kurang dari 200 KM dari Ibukota DKI Jakarta ini.
Dengan sumber daya alam yang menunjang memang sudah seharusnya Banten menjadi salah satu surga destinasi bagi pelancong domestik dan mancanegara.
Namun kondisi dan anugrah potensi yang besar belum bisa termanfaatkan untuk meraup devisa yang menggembirakan dari bidang ini.
Sementara itu, kondisi infrastruktur penunjang seperti akses jalan dan karakter pengusaha lokal dalam menciptakan pariwisata yang ekonomis dan nyaman menjadi salah satu faktor negatif lesunya pariwisata di Banten.
Advert
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Eneng Nurcahyati mengaku sedang menganalisa faktor-faktor penghambat majunya dunia pariwisata Banten.
“Kita saat ini sedang menginventarisir hal-hal penghambat itu, selain itu kami juga terus berkoordinasi dengan Kabupaten Kota, karena mereka sebenarnya yang punya wewenang terkait kepariwisatan ini,” ujarnya saat konferensi Pers, Rabu (19/4/2017).
Selain menganalisa masalah, Dinas Pariwisata Provinsi Banten juga sedang mempersiapkan dan menjalankan strategi untuk menarik animo masyarakat untuk berkunjung ke destinasi wisata di Provinsi Banten.
“Melalui strategi marketing seven wonders of Banten ini diharapkan bisa merefresh image produk pariwisata Banten sehingga lebih efektif dalam menarik minat kunjungan pariwisata,” imbuhnya.
Selain itu dengan branding pariwisata ‘Excited Banten’ dan dimasukannya Tanjung Lesung sebagai 10 destinasi prioritas, Disparbud Provinsi Banten optimis pariwisata Banten bisa lebih menggeliat.
Untuk menunjang majunya dunia pariwisata, Dinas Pariwisata Banten juga telah menyiapkan agenda-agenda wisata dan pembenahan infrastruktur di kawasan pariwisata. (*)
