SERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang belum berencana membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jalur umum pada 2027.
Pemerintah daerah saat ini lebih memprioritaskan penataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk rencana peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
Kebijakan tersebut berkaitan dengan kebutuhan penataan aparatur sipil negara (ASN) sekaligus kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran gaji dan tunjangan pegawai.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang, Zaldi Dhuhana, mengatakan Pemkab Serang masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dan regulasi resmi dari pemerintah pusat mengenai mekanisme perubahan status PPPK.
Menurutnya, informasi yang berkembang saat ini menyebutkan PPPK penuh waktu berpeluang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Sementara itu, PPPK paruh waktu diproyeksikan meningkat statusnya menjadi PPPK penuh waktu.
“Kita masih belum ada petunjuk teknisnya. Cuma informasi memang PPPK penuh waktu akan diangkat jadi PNS, dan paruh waktu jadi penuh waktu,” ujar Zaldi, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, kepastian regulasi tersebut sangat penting bagi Pemkab Serang karena perubahan status kepegawaian akan berdampak terhadap belanja pegawai dalam APBD.
Saat ini, Pemkab Serang masih mampu mengalokasikan anggaran untuk membayar gaji PPPK penuh waktu.
Namun, apabila mereka nantinya beralih status menjadi PNS, pemerintah daerah harus menyiapkan tambahan anggaran untuk memenuhi hak kepegawaiannya, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Kalau mereka PPPK penuh waktu jadi PNS, maka perlu ada tambahan anggaran. Ini masih menunggu petunjuk teknis dari pusat seperti apa,” katanya.
Zaldi mengungkapkan, Pemkab Serang saat ini menganggarkan sekitar Rp30 miliar setiap tahun untuk membayar gaji PPPK penuh waktu.
Anggaran tersebut berpotensi meningkat apabila pemerintah pusat menetapkan kebijakan perubahan status kepegawaian yang disertai kewajiban pembayaran tunjangan tambahan.
Di sisi lain, jumlah PPPK paruh waktu di lingkungan Pemkab Serang yang berpeluang beralih menjadi PPPK penuh waktu diperkirakan mencapai 3.000 hingga 3.500 orang. Mayoritas di antaranya merupakan tenaga pendidik.
Sementara itu, jumlah PPPK penuh waktu yang saat ini bekerja di lingkungan Pemkab Serang tercatat sekitar 2.000 orang.
Dengan jumlah tersebut, pemerintah daerah memilih menyelesaikan penataan tenaga PPPK terlebih dahulu sebelum membuka peluang rekrutmen ASN melalui jalur CPNS.
“Kalau melihat kebutuhan sekarang sepertinya tidak ada rencana buka CPNS dari luar, belum kita usulkan untuk tahun depan,” ungkap Zaldi.
Ia menegaskan, Pemkab Serang akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait penataan ASN. Termasuk perpanjangan kontrak PPPK yang sebelumnya berakhir pada 30 Oktober 2026 dan kini telah diperpanjang.
Pemkab Serang juga akan menyesuaikan kebijakan kepegawaian apabila pemerintah pusat nantinya menerbitkan aturan baru mengenai perubahan status PPPK.
Dengan demikian, peluang ribuan PPPK paruh waktu untuk menjadi PPPK penuh waktu serta perubahan status PPPK penuh waktu menjadi PNS masih menunggu kepastian regulasi dari pemerintah pusat.
Di tengah proses tersebut, kemampuan APBD menjadi salah satu pertimbangan penting bagi Pemkab Serang dalam menentukan kebijakan kebutuhan pegawai pada 2027.***
