SERANG – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto, ternyata ada saja penerapan program yang dinilai tidak selaras dengan semangat tersebut.
Seperti program Pemerintahan Desa se-Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, yang menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kapasitas di Kota Bandung.
Pasalnya, kegiatan Bimtek Desa itu disebut menghabiskan anggaran hingga ratusan juta rupiah masing-masing desa.
Sumber keuangan program itu dari uang rakyat, yakni berasal dari Dana Desa.
Suara kritik mencuat atas program desa yang dinilai lebih mirip pada acara jalan-jalan itu, ketimbang peningkatan kapasitas SDM.
Sebabnya, masyarakat di Kecamatan Mancak sendiri diketahui masih bergulat dengan berbagai persoalan mendasar.
Dari jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki, fasilitas kesehatan yang belum memadai, hingga biaya pendidikan yang terus membebani orang tua.
Hal ini menjadi potret nyata ketimpangan, antara program desa dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Aktivis KNPI Mancak yang juga mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Serang Raya, M. Iqbal, angkat suara menyoroti kegiatan tersebut.
Ia menilai pelaksanaan Bimtek di luar daerah tidak mencerminkan semangat efisiensi dan justru memperlihatkan sikap pemerintah yang tidak sensitif terhadap kondisi rakyat.
“Kegiatan seperti itu seharusnya bisa dilaksanakan di Kabupaten Serang saja. Biayanya lebih murah, waktunya lebih efisien, dan manfaatnya tetap bisa dirasakan. Tidak perlu jauh-jauh ke Bandung hanya untuk kegiatan yang esensinya bisa dilakukan di daerah sendiri,” kata Iqbal, kepada Fakta Banten, Selasa (7/10/2025).
Lebih jauh, Iqbal menyebut kegiatan semacam itu tak ubahnya seperti agenda wisata yang dibungkus dengan label penguatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa.
Padahal, menurutnya, semangat pemerintah baik daerah maupun pusat selalu menggaungkan efisiensi dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran.
“Ini ironis. Pemerintah berbicara efisiensi, tapi perilaku di lapangan justru sebaliknya. Rakyat disuruh berhemat, sementara mereka berlibur pake uang rakyat atas nama kegiatan,” kecamnya.
Potret ironi ini, kata Iqbal, sejalan dengan fenomena di tingkat elit yang semakin kontras dengan kehidupan rakyat kecil.
Di satu sisi, mobil mewah berjejer di garasi pejabat, pesta ulang tahun dan pernikahan digelar di hotel bintang lima, namun di sisi lain, rakyat kecil masih bergelut dengan harga beras dan biaya sekolah anak.
“Kontras seperti ini menyakitkan. Pejabat hidup dalam kemewahan seolah negeri ini sudah bebas dari kemiskinan. Padahal rakyat yang dipimpin masih harus berdoa agar besok bisa makan,” sindirnya.
Hingga berita ini tayang, Fakta Banten sudah berupaya mengkonfirmasi Camat Kecamatan Mancak melalui pesan WhatsApp, namun tidak mendapat respon. (*/Nandi).
