SERANG – Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Banten periode 2017-2020, Mohamad Rano Alfath dalam sambutannya, mengulas tentang kewajiban Pemprov Banten mengalokasikan dana untuk pemuda sebesar 2 persen, sebagai mana yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah (Perda).
Menurut Ketua DPRD Banten, Asep Rahmatullah pemuda semestinya bisa memberikan sumbangsih bagi pembangunan, meski tanpa didukung anggaran.
“Seharusnya pemuda tidak hanya berpikir bagaimana menyerap APBD, tapi apa yang bisa dilakukan pemuda untuk kemajuan Provinsi Banten,” ujarnya, saat pelantikan yang juga dihadiri Gubernur Banten, Rabu (9/8/2017).
Ia juga menyebut DPD KNPI Banten ‘Cemen’ jika masih bergantung pendanaan dari APBD.
“KNPI jadi pemuda yang cemen karena masih bergantung pada APBD,” imbuhnya.
Menurutnya, pemuda harus kreatif dalam hal mencari sumber pendanaan selain dari anggaran daerah.
“Pemuda harus inovatif dan jangan sekali-kali menggunakan dana daerah bukan pada tempatnya,” pungkas Asep.
Selain DPRD Banten, Gubernur Banten Wahidin Halim pun yakin KNPI bisa mandiri secara pendanaan, menurutnya banyak kerjasama program pemerintah yang bisa dikerjakan bersama organisasi tersebut.
“Jangan minta uang langsung, tapi program kerja, kalau program bisa saya kasih semua kalau KNPI mampu,” tantang WH saat sambutan.
Sementara itu dalam sambutannya Ketua DPD KNPI Provinsi Banten, Mohamad Rano Alfath meminta Pemerintah Provinsi Banten untuk menganggarkan 2 persen APBD untuk kegiatan pemuda.
“Terkait anggaran untuk kepentingan pemuda dapat dikabulkan sebagai mimpi kita semua,” ujar Rano. (*)
