Fraksi Demokrat Pertanyakan Penambahan Anggaran Rp73 Miliar di Dinas PUPR Kabupaten Serang
SERANG – Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Serang, Azwar Anas, mempertanyakan penambahan anggaran sebesar Rp73 miliar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Serang yang disebut tidak pernah dikomunikasikan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Azwar mengatakan, penambahan anggaran tersebut baru diketahui setelah pembahasan evaluasi di tingkat Provinsi Banten.
Namun, Banggar DPRD Kabupaten Serang justru mengaku tidak mengetahui adanya tambahan anggaran puluhan miliar rupiah itu.
“Saya juga menanyakan kepada Ketua Banggar, Ulum, apa nama penambahan anggaran Rp73 miliar di Dinas PUPR. Tapi faktanya Banggar tidak tahu. Ini muncul setelah evaluasi provinsi,” kata Azwar, Senin (21/1/2026).
Menurut Azwar, Fraksi Demokrat kemudian memanggil Dinas PUPR Kabupaten Serang untuk meminta penjelasan.
Namun, Kepala Dinas PUPR justru menyatakan tidak mengetahui adanya penambahan anggaran tersebut.
“Ini kan ujug-ujug nambah. Kepala Dinas PU juga bilang tidak tahu ada penambahan anggaran ini,” ujarnya.
Azwar mengungkapkan, dalam penambahan anggaran Rp73 miliar tersebut terdapat sejumlah kegiatan, pembangunan TPST atau TPA sebesar Rp4,5 miliar, pembangunan gedung KB Rp10,5 miliar, pembangunan pedestrian atau taman kota Rp5 miliar, sarana penunjang pondok pesantren Rp2 miliar, penataan Alun-alun Comas Rp1,2 miliar, pematangan jalan Bojong Menteng Rp4,5 miliar, pemeliharaan jalan Rp3 miliar, pembelian lahan Bojong Menteng Rp10 miliar, serta revisi Perda RTRW sebesar Rp1 miliar.
Namun, beberapa kegiatan tersebut dinilai tidak jelas, bahkan Dinas PUPR disebut tidak mengetahui lokasi atau lokus pelaksanaannya.
Ia menegaskan, Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Serang telah membahas persoalan ini bersama Dinas PUPR dan Komisi IV DPRD.
Dalam pembahasan tersebut, Fraksi Demokrat meminta agar anggaran pembelian lahan Bojong Menteng yang selama ini dinilai bermasalah dialihkan ke Bidang Sumber Daya Air (SDA) untuk penanganan banjir.
“Kabupaten Serang lagi dilanda banjir. Titik banjir itu ada di 23 kecamatan. Alat berat kita tidak punya, masih harus minjam. Ini sangat disayangkan,” tegas Azwar.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga mendorong agar sebagian anggaran dialokasikan ke BPBD Kabupaten Serang untuk melengkapi sarana penanganan bencana, seperti alat sedot air dan peralatan darurat lainnya. Menurut Azwar, fasilitas kebencanaan yang dimiliki BPBD saat ini masih sangat terbatas.
Azwar berharap, pada rapat lanjutan dengan Dinas PUPR yang dijadwalkan pekan depan, struktur anggaran tersebut sudah mengalami perubahan.
Ia menegaskan, jika anggaran tidak disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, terutama untuk penanganan banjir, Fraksi Demokrat tidak menginginkan anggaran tersebut disahkan.***
