SERANG – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pejuang Guru Honorer (GEMPUR) yang dimotori oleh BEM FKIP, HAMAS dan HMJ tiap jurussan di Untirta menutupi gerbang masuk DPRD Provinsi Banten. Aksi ini dalam rangka memperingati Hari guru nasional sekaligus menuntut kesejahteraan guru honorer.
Aksi yang diikuti oleh 80 orang massa aksi dari berbagai mahasiswa jurusan di FKIP Untirta menyampaikan aspirasi guru honorer dengan berorasi, puisi, teater dan lagu-lagu perjuangan mahasiswa.
Menurut Rosidin, Ketua Forum Guru Honorer Pandeglang sebagai perwakilan guru honorer mengatakan bahwa di Pandeglang misalnya, gaji guru honorer yang didapat hanya berkisar Rp.100.000 sampai Rp.300.000 perbulan. Itupun didapatkan dari dana BOS dari tiap sekolah yang turun tiga bulan sekali. Pada akhirnya bagaimana seroang guru honorer mampu menutupi kebutuhan rumah tangga mereka selama tiga bulan tersebut.
Akibat dari ketidakjelasan pemerintah daerah dalam mensejahterakan guru honorer saat ini membuat guru honorer makin sengsara.
“Bahkan gaji guru honorer saat ini tidak jelas, padahal kontribusi mereka untuk mencerdaskan anak bangsa sangat besar, untuk itu kami minta DPRD dan pemda agar membuat perda spesifikasi terkait gaji guru honorer dari mulai Guru SD, SMP, SMA/SMK dan Sekolah sederajat lainya,” ujar Ajiz Fauzi, Ketua BEM FKIP UNTIRTA sekaligus Korlap aksi, Senin (26/11/2018)
Terlebih, dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 36 Tahun 2018 yang mengatur syarat administrasi bagi guru honorer, kesempatan mereka untuk menjadi PNS semakin sempit. Karena, adanya batasan usia maksimal 35 tahun, padahal banyak sekali guru honorer terutama yang sudah masuk golongan K2 sudah mengabdikan dirinya selama puluhan tahun.
Aksi tersebut berakhir setelah adanya Perwakilan dari DPRD Provinsi Banten yang menghadiri masa aksi dan menandatanggani MOU terkait tuntutan kesepakatan untuk kesejahtraan guru honorer di Banten yang harus segera dituntaskan. (*/Red)
