SERANG – Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Jakarta mengecam Bupati Pandeglang, DPRD Banten dan Gubernur Banten atas tindakan represif aparat kepolisian saat aksi warga Ujung Kulon di Depan Gedung DPRD Banten.
Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat HMB Jakarta, Muhammad Faqih menyampaikan bahwa atas nama UUD 1945 berpendapat di muka umum adalah hak setiap manusia termasuk kepada pemerintah.
“Dan bahwa atas nama keadilan, masyarakat banten, kami HMB Jakarta meminta pertanggung jawaban kepada pihak yang bersangkutan untuk segera menangani tindakan represif yang dimotori oleh Pemerintah setempat dan meminta agar tuntutan aksi tersebut agar dapat diapresiasi dengan layak,” ucap Faqih saat dimintai keterangannya melalui telepon seluler.
“Perlu diketahui bahwa tuntutan dari demonstran ini berdasarkan fakta yang ada, dan anggaran perbaikan jalan ini sebesar 131 M, ada beberapa jalan yang selama ini tidak tersentuh oleh Bupati Irna sehingga mengundang amarah masyarakat untuk melakukan unjuk rasa dan mempertanyakan kemana uang itu mengalir,” lanjut Faqih.
Artinya, masih kata Faqih, bahwa masyarakat kita sudah lelah menunggu progres dari kinerja pemerintah setempat selama ini, anggarannya ada tapi masuknya ke rekening pribadi atau kelompok.
Hal senada juga, disampaikan Wakil Ketua Umum HMB Jakarta Robi Ahdiyat, “ini sudah di luar dugaan kami, kami sepakat bahwa di bawah kepemimpinan Bupati Irna, pemerintah anti kritik, anti dievaluasi oleh rakyat, padahal jelas yang dituntut masyarakat ini adalah kebutuhan bersama bukan perorangan atau kelompok.”
Bukan hanya itu, lanjut Robi, tindakan di luar nalar yang mengakibatkan banyak luka-luka pada massa aksi ini sudah jelas mencederai amanat UUD 1945.
“Artinya amanat konstitusi di tubuh pemerintah Bupati Irna hanya sebatas formalitas saja, jelas kami sangat sesali sikap pemerintah saat ini,” tutup Robi saat dimintai keterangannya di sekretariat perjuang HMB Jakarta.(*/Munta’al)
[socialpoll id=”2521136″]
