SERANG-Koordinator Lapangan Aksi Damai Gerakan Masyarakat Bojonegara-Puloampel Bersatu (GMBPB), Fahmi Adam, merasa kecewa atas pengingkaran janji Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Deden Apriandhi pasca-aksi damai pada Senin (17/11/2025) lalu.
Deden saat itu dalam pertemuan dengan massa aksi, berjanji akan memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dengan Gubernur Banten dalam kurun waktu 2×24 jam.
“Namun, sampai saat ini, janji tersebut tidak diwujudkan. Bahkan, yang terjadi adalah tidak ada respons baik dari mereka, seolah-olah kami dikebiri tanpa adanya komunikasi atau tindak lanjut,” ujarnya Rabu (26/11/2025).
Terhitung sembilan hari pasca janji tersebut diucapkan, pertemuan dengan Gubernur Banten Andra Soni tidak pernah terwujud.
Alih-alih menepati janji, kata dia, Deden justru yang hadir sebagai narasumber dalam acara dengar pendapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kepgub Banten No. 567 Tahun 2025, yang diselenggarakan oleh Sekda Kabupaten Serang, di Aula Kecamatan Bojonegara, Rabu (26/11) kemarin.
Fahmi menilai, tindakan ini sebagai bentuk pengkerdilan dan pengalihan isu dari tuntutan utama.
Padahal, masyarakat datang untuk bertemu langsung dengan Andra Soni guna menyampaikan tuntutan mereka secara langsung, namun malah dijebak dalam forum yang dianggap tidak setara.
“Kami datang untuk berhadapan langsung dengan pemegang kebijakan tertinggi, bukan untuk menghadiri dialog normatif yang tidak menjanjikan kepastian. Ini adalah bentuk pengkerdilan terhadap aspirasi dan perjuangan seluruh masyarakat Bojonegara-Puloampel,” tegas Fahmi.
Fahmi menegaskan bahwa tuntutan dan sikap selanjutnya dari Gerakan Masyarakat Bojonegara Puloampel Bersatu adalah mendesak Pemerintah Provinsi Banten, khususnya Sekda, untuk segera memberikan penjelasan resmi mengenai alasan ingkar janji tersebut.
Ia menuntut Gubernur Banten untuk segera turun tangan dan memimpin dialog terbuka guna menemukan solusi terbaik atas polemik di Bojonegara dan Puloampel.
“Jika dalam waktu dekat tidak ada itikad baik dan respons yang jelas dari Pemprov Banten, maka kami akan mengambil langkah-langkah taktis dan strategis lebih lanjut untuk memastikan suara dan tuntutan rakyat didengarkan dan dipenuhi dengan kongkrit,” pungkas Fahmi.***
