SERANG – Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP) melakukan launching dan diskusi pemantauan anti politik uang pada momen Pilkada Kota Serang di Aula Utama UIN SMH Banten, Rabu (27/12/2017).
JRDP adalah salah satu lembaga pemantau pemilu independen yang mempunyai konsen terhadap tindak pelanggaran saat penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut.
Penyelenggaraan Pilkada Kota Serang 2018 yang akan datang menjadi salah satu perhatian JRDP, terutama terkait kemungkinan terjadinya praktek politik uang atau money politic.
Launching dan diskusi tersebut diikuti ratusan relawan JRDP yang juga akan diterjunkan untuk memantau penyelenggaraan Pilkada Kota Serang secara utuh.
Politik uang menjadi momok negatif bagi penyelenggaraan proses demokrasi. Dalam catatan Bawaslu RI, Provinsi Banten menjadi daerah rawan pemilu tertinggi ke 3 setelah Papua dan Aceh, salah satunya karena kecurangan dengan menggunakan uang.
Dewan Pembina JRDP, Eka Satialaksmana mengatakan, peran pemantau dalam penyelenggaraan pemilu sangat penting, mengingat keterbatasan penyelenggara untuk memantau seluruh rangkaian.
“Informasi awal kita yang telusuri dan biasanya lebih cepat dari penyelenggara,” ujar Eka kepada wartawan.
Menurut mantan anggota Bawaslu Banten tersebut, relawan pemantau harus menjadi pioner penyelenggaraan demokrasi yang sehat. Setiap temuan menurut Eka, harus segera dilaporkan dan ditindaklanjuti.
“Haram menjadi pengepul laporan atau temuan saja, kalau ada temuan pelanggaran harus segera dilaporkan atau disampaikan,” tegas Eka. (*/Yosep)
