Ketua DPRD Kabupaten Serang Dorong Penanganan Banjir Komprehensif, Libatkan Provinsi dan Kementerian

SERANG – Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, menegaskan komitmen DPRD untuk memastikan penanganan banjir di Kabupaten Serang dilakukan secara komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan, tidak hanya bersifat insidental saat bencana terjadi.

Hal tersebut disampaikan Bahrul Ulum usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Serang.

“Kami DPRD mengundang OPD teknis untuk memastikan pemerintah daerah benar-benar hadir dalam penanganan banjir. Kami sangat prihatin terhadap masyarakat Kabupaten Serang yang terdampak. Mudah-mudahan diberikan kesabaran dan musibah ini segera berlalu,” ujar Bahrul Ulum, Kamis (29/1/2026)

Selain banjir, DPRD juga menyoroti bencana lain seperti angin puting beliung, pergeseran tanah, dan bencana alam lainnya yang kerap terjadi di Kabupaten Serang.

Menurut Bahrul, penanganan tidak boleh berhenti pada kondisi darurat semata.

Bahrul menilai banjir di Kabupaten Serang merupakan siklus tahunan yang membutuhkan solusi jangka panjang. Ia mengingatkan bahwa wilayah bantaran sungai seperti Ciujung dan Cidurian pernah mengalami banjir besar serupa sekitar 20 tahun lalu.

“Ini bukan kejadian baru. Karena itu pemerintah daerah harus hadir dengan pendekatan persuasif dan preventif, bukan hanya penanganan hari ini, tapi bagaimana antisipasi ke depan,” tegasnya.

Dalam RDP tersebut, DPRD bersama OPD seperti BPBD, Dinsos, Dinas PUPR, dan Perkim membedah berbagai penyebab banjir, mulai dari irigasi yang tidak berfungsi, sedimentasi saluran air, tanggul jebol, hingga alih fungsi lahan resapan air menjadi kawasan perumahan dan industri.

DPRD Kabupaten Serang juga menegaskan pentingnya penguatan regulasi. Dalam waktu dekat, DPRD akan membahas Raperda perubahan tentang tanggung jawab lingkungan hidup serta Raperda tata ruang agar mampu mengantisipasi banjir di masa mendatang.

“Kami minta OPD menyampaikan apa saja penyebab banjir, apa yang sudah dilakukan hari ini untuk menyelamatkan masyarakat, serta tindak lanjut ke depan. Jika kemampuan fiskal daerah belum mencukupi, kami rekomendasikan berkoordinasi dengan Pemprov Banten dan kementerian terkait, khususnya Kementerian PUPR,” jelasnya.

Ia mencontohkan kasus banjir di BCP Ciruas yang disebabkan sedimentasi dan penyempitan aliran dari Kali Ciruas ke Kali Ciwaka, yang wilayahnya berada di Kabupaten Serang dan Kota Serang.

“Penanganannya tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kabupaten Serang. Harus kolaborasi dengan Kota Serang, dan bila perlu melibatkan Provinsi Banten,” tambahnya.

Dalam RDP juga terungkap keterbatasan sarana penanganan banjir, seperti tidak tersedianya mobil pompa air dan alat berat untuk normalisasi sungai. DPRD pun merekomendasikan kepada Komisi IV untuk mendorong penganggaran kebutuhan tersebut.

“Penanganan sudah maksimal di lapangan, tapi belum terintegrasi secara komprehensif. Bantuan sembako saja tidak cukup. Harus dipastikan kebutuhan makanan, MCK, kesehatan, dan lamanya masa pengungsian,” ujar Bahrul.

Ke depan, DPRD juga akan melibatkan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, mengingat dampak pascabencana yang berpengaruh pada kesehatan masyarakat dan terganggunya aktivitas pendidikan.

Bahrul Ulum juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif saat turun ke lokasi bencana.

“Ketika pemda turun, libatkan DPRD sesuai daerah pemilihannya. Agar kehadiran pemerintah daerah itu utuh, eksekutif dan legislatif bersama-sama, sehingga penanganan banjir benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

Dengan kolaborasi lintas OPD, DPRD, Pemprov Banten, hingga kementerian terkait, Bahrul optimistis penanganan banjir di Kabupaten Serang dapat dilakukan secara lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan.***