SERANG – Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Kesetaraan, Keaksaraan serta Kursus dan Pelatihan (PAUD K3P) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, Husnawati, berkomitmen untuk memajukan dunia pendidikan masyarakat.
Komitmen ini tercermin dalam kerjanya saat Husna gerak cepat langsung meninjau atau memantau serta membina Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Padahal, usia jabatannya belum genap dua bulan sejak pelantikan pada Jumat (9/1/2026) lalu.
Guna memudahkan memantau, Husna membagi dua zona peta PKBM, yakni zona barat dan zona timur.
Mantan Kepala Bagian Anggaran Program Evaluasi dan Pelaporan RSDP itu bilang, hal ini dilakukan agar mempermudah pembinaan.
“Saya bikin zona biar lebih tersampaikan, agar lancar juga Dapodik guna mendata pokok untuk PKBM. Semuanya harus diikuti sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Jum’at (20/1/2026).
Berdasarkan data, ada sebanyak total 85 lembaga, yang terdiri dari 84 PKBM dan 1 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Kabupaten Serang.
Husna berkomitmen agar pendidikan non formal tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat luas.
“Kita upayakan terus menerus, diingatkan, saya terus melakukan pembenahan. Saya selalu mengingatkan mengenai pendidikan, ayo berjalan di rel yang sesuai aturan,” tegasnya.
Guna menambah kenyamanan sekaligus melakukan pemerataan pendidikan non formal di Kabupaten Serang, ia juga berupaya agar fasilitas sarpras PKBM memadai.
“Memang belum semua ruang kelas memadai, tapi sekarang bantuan dari pusat juga sudah banyak juga, pelan-pelan perbaikan, jadi bikin ruang kelas nyaman,” kata dia.
Di Kabupaten Serang sendiri, terdapat beberapa PKBM yang menyediakan paket A atau SD, misalnya di Ciruas dan Cinangka. Kedua PKBM tersebut, setiap harinya mengadakan kegiatan belajar mengajar.
“Benar-benar setiap hari, ada juga yang setiap hari paket A, SD tapi yang lainnya, SMP atau SMA, tidak setiap hari. PKBM itu melakukan KBM hari Sabtu-Minggu, karena rata-rata, muridnya ada yang kerja juga,” jelasnya.
Ia menepis sejumlah tudingan dalam sejumlah media massa terkait permasalahan PKBM. Menurutnya, pasca di lantik pihaknya lebih ketat mengawasi seluruh PKBM yang ada.
“Sekarang saya lebih selektif, terutama kalau orang niat banget mendirikan PKBM, supportnya harus ada di awal, dia harus berkorban anggaran terkait penyediaan ruang kelas dan lain sebagainya,” tegasnya.
“Dia harus bermodal dulu, misalnya ruang kelas, harus effort untuk itu kita lebih ngeliat itu. Jadi ga asal ACC, bukannya kita curigaan, tapi belajar dari masa lalu, menjamur tapi pembinaan kurang,” sambungnya.
Ia menceritakan manfaat kehadiran PKBM yang ada di wilayah sekitar Padarincang. Masyarakat sekitar, kata dia, turut terbantu aka hadirnya pendidikan non formal tersebut.
“Sebenernya saya pernah datang dulu sebelum jadi Kabid waktu masih jadi Kasi, datang ke PKBM di atas gunung, Sinar Purnama kalau ga salah namanya, di Padarincang,” ujarnya.
“Saya tanya warganya, gimana ada PKBM ini, iya seneng banget Alhamdulillah. Mereka itu jarak tempuh ke sekolah SMA kalau ongkos PP Rp 20 ribu naik ojek. Dengan adanya PKBM, minimal mereka bisa mengantongi ijazah sampai (paket) SMA,” tambahnya. (*/Ajo)
