Kota Serang Belum Terapkan PPKM Mikro, DPRD Sebut Pemerintah Lamban

SERANG – Meski Presiden Joko Widodo telah memutuskan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro dimulai pada 9 Februari 2021 untuk di tingkat daerah. Namun sampai saat ini belum ada pemberlakuan terkait hal itu untuk di Kota Serang.

Walikota Serang, Syafrudin mengatakan, jika pihaknya baru sebatas memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) seperti yang tertuang dalam Intruksi Walikota nomor 1 tahun 2021 tertanggal 26 Januari 2021.

Diakui Syafrudin, jika sampai saat ini Pemerintah Kota Serang belum menerapkan PPKM Mikro seperti yang diputuskan oleh presiden. Menurutnya, Pemerintah Kota Serang terlebih dahulu akan melakukan rapat bersama Forkopimda Kota Serang untuk menerapkan PPKM Mikro di Kota Serang.

“Kalau PPKM Mikro belum. Kan ini ada tambahan (kata) mikro, kalau yang PPKM itu sudah. Harus rapat Forkopimda dulu, nanti mudah-mudahan awal maret kita rencanakan,” ucapnya kepada awak media, Rabu (17/2/2021).

BI Banten

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Serang, Pujiyanto mengatakan, jika belum diterapkannya PPKM Mikro di Kota Serang menjadi indikasi tidak adanya gairah dari Pemkot Serang dalam menjalankan program dari pemerintah pusat.

Sehingga, ditegaskan Pujiyanto, jika dirinya tidak merasa heran apabila Kota Serang di kemudian hari bukan menjadi daerah yang mendapat prioritas dari pemerintah pusat dalam setiap program-program yang akan dijalankan. Hal itu lantaran kecenderungan keterlambatan Pemkot Serang dalam menjalankan setiap program yang datang dari pemerintah pusat.

“(Pemkot Serang) seperti tidak ada gairah untuk bisa menjalankan program pemerintah pusat. Maka jangan salah jika nanti pemerintah pusat menganak tirikan Kota Serang. Saat ini, jangankan fokus menjalankan program pusat, untuk bisa namanya menyelesaikan janji-janji politiknya yang tertuang di RPJMD aja masih ngap-ngapan,” ungkap Pujiyanto.

Bahkan, Ia pun menuding jika Kota Serang dibawah kepemimpinan Syafrudin sebagai Walikota memiliki kinerja yang cukup lamban. Sehingga diperlukan adanya evaluasi antara Lembaga Eksekutif dan Legislatif yang ada di Kota Serang untuk membahas persoalan-persoalan publik.

“Kota Serang ini seperti jauh panggang dari api. Orang sudah jauh berjalan, ini masih persiapan. Saya akan secepatnya membangun komunikasi dengan OPD terkait untuk menanyakan sejauh mana program ini dan sudah bagaimana perencanaannya,” tandasnya. (*/YS)

KS Anti Korupsi
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien