Mahasiswa Banten: Rezim Jokowi-JK Represif Terhadap Gerakan Rakyat
SERANG – Dalam memperingati Hari Mahasiswa Internasional, ratusan mahasiswa dari Aliansi Nasional Pemuda Mahasiswa Kota Serang (ANPM-Serang) dan Aliansi Gerakan Reforma Agraria Banten (AGRA) melakukan aksi di depan Kampus UIN SMH Banten, Senin (20/11/2017).
Dalam aksinya mereka menyerukan massifnya tindakan dan sikap represif rezim Jokowi-JK dalam menghadapi gerakan rakyat. Di bawah pemerintahan Jokowi-JK, kaum tani dan seluruh rakyat Indonesia hidup di bawah teror intimidasi kekerasan kriminalisasi bahkan pembunuhan.
Dalam catatan AGRA hanya 2 tahun masa pemerintahan Jokowi-JK setidaknya terdapat 49 kasus tindak kekerasan dan kriminalisasi yang dialami oleh rakyat yang mempertahankan dan atau menuntut haknya atas tanah.
Tindak kekerasan terjadi di 18 provinsi dengan 66 orang ditembak, 144 luka-luka, 854 orang ditangkap, 10 orang meninggal dunia, dan 120 orang dikriminalisasi.
Selain itu dalam lingkup pendidikan, Jokowi-JK melalui Menristekdikti maupun birokrat kampus terus melakukan praktik pembungkaman ruang demokrasi terhadap gerakan mahasiswa. Untuk memuluskan skema kebijakan neoliberalisasi tersebut, berbagai tindakan Fasisme yang berwatak anti demokrasi dijalankan oleh para aparat.
Penyerahan Menwa, TNI masuk kampus, program Bela Negara hingga pelarangan berbagai kegiatan-kegiatan ilmiah mahasiswa di kampus. Selain itu skorsing yang dialami mahasiswa akibat mengkritisi kebijakan kampus juga sangat banyak dipraktekkan di kampus-kampus Indonesia.
Selain itu, pemberlakuan jam malam dengan berbagai dalil keamanan dan narkoba, menjadi salah satu gambaran Fasisme kampus untuk membungkam ruang gerak mahasiswa.
“Galang persatuan dan kekuatan Pemuda-Mahasiswa bersama rakyat tertindas, lawan liberalisasi, komersialisasi dan tindakan Represifitas dalam dunia pendidikan oleh rezim boneka Jokowi-JK,” kata Humas Aksi, Aditiya kepada awak media di sela-sela aksi, Senin (20/11/2017).
Selain itu pihaknya menolak dan melawan segala bentuk liberalisasi, komersialisasi serta privatisasi di dunia pendidikan. Serta mengecam dan meminta hentikan segala tindakan pembungkaman ruang demokrasi dan refresifitas oleh aparat ataupun birokrasi di dalam kampus.
“Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, serta mengabdi pada rakyat. Tolak segala kebijakan yang tidak berpihak terhadap rakyat dan demokrasi, wujudkan reforma agraria sejati, serta bangun industrialisasi Nasional untuk hak lapangan kerja yang layak, merata dan dapat diakses luas,” lanjut mahasiswa.
Pihak mahasiswa juga mengecam dan mendesak agar dihentikannya segala bentuk intimidasi, teror, serta resresifitas dalam gerakan rakyat untuk mendapat hak-hak hidupnya.(*/Putra)

