SERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menegaskan pentingnya penyelarasan program pembangunan di tingkat kecamatan dengan visi dan misi Wali Kota dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Khusus untuk Kecamatan Walantaka, yang diproyeksikan menjadi kawasan industri, Pemkot meminta agar fokus utama diarahkan pada pembenahan infrastruktur dan upaya mitigasi banjir.
Asisten Daerah (Asda) II Kota Serang, Yudi Suryadi, menekankan bahwa sinkronisasi program antara pemerintah kota dan kecamatan sangat penting agar pembangunan berjalan efektif dan terarah.
“Apa program Pak Wali, itu yang harus jadi prioritas. Jangan sampai Pak Wali punya program A, camat punya program B. Harus sejalan,” ujar Yudi saat menghadiri Musrenbang Kecamatan Walantaka, Selasa (27/1/2026).
Yudi menyoroti potensi besar Walantaka sebagai kawasan industri.
Menurutnya, minat investor sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur pendukung, terutama akses jalan yang memadai.
Ia mengakui kondisi jalan penghubung antarwilayah di kawasan perbatasan saat ini masih sempit dan kurang layak.
Karena itu, Pemkot Serang berencana mendorong peningkatan status jalan penghubung antarkabupaten/kota menjadi jalan provinsi agar perbaikannya dapat didukung oleh anggaran yang lebih besar.
“Investor mau datang kalau ada pendukungnya. Akses jalan yang menghubungkan dua kabupaten bisa kita dorong ke provinsi supaya jadi jalan provinsi,” jelasnya.
Selain infrastruktur, Yudi juga meminta camat untuk memetakan titik-titik rawan banjir.
Berdasarkan hasil mitigasi Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Lingkungan Hidup (LH), penyebab utama banjir di wilayah tersebut adalah penyempitan saluran air akibat tumpukan sampah dan bangunan liar di atas drainase.
Ia mendorong agar camat mengaktifkan kembali budaya gotong royong warga tanpa harus menunggu dukungan anggaran tahun berikutnya.
“Drainase kalau bagus pun kalau tertutup sampah pasti banjir. Jadi perlu ditekankan kegiatan kerja bakti dan gotong royong,” tambahnya.
Sementara itu, Camat Walantaka, Muslim Soleh, mengungkapkan bahwa sebagian besar usulan dari kelurahan memang didominasi oleh kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana (sarpras).
Pihaknya mencatat sebanyak 140 usulan prioritas dari 14 kelurahan, yang kemudian dikerucutkan menjadi lima usulan utama per kelurahan.
“Setiap kelurahan ada jalan yang hancur dan bolong-bolong. Kami usulkan sesuai kewenangan, kalau itu jalan provinsi kita fasilitasi ajukan ke PUPR Provinsi,” kata Muslim.
Muslim juga menambahkan, untuk sektor keagamaan, kegiatan mengaji di masyarakat sejatinya sudah berjalan meski program “Serang Mengaji” dari Pemkot belum secara formal diterapkan di wilayahnya.***
