SERANG – Laskar Anti Korupsi Kota Serang melaporkan kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh salah satu pimpinan DPRD Kota Serang sebesar Rp486 juta. Laporan tersebut diserahkan kepada staf Ditreskrimsus Polda Banten, Kota Serang, Jumat (1/10/2021).
Koordinator Laskar Anti Korupsi Kota Serang, Samsul Bahri dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan menjelaskan, pada APBD tahun 2021 terdapat anggaran belanja jasa tenaga keamanan dengan pagu anggaran Rp1,2 miliar atau Rp1.287.600.000.
Anggaran tersebut diketahui dialokasikan untuk honor pegawai Pengamanan dan Pengendalian (PAMDAL) dan Office Boy (OB) di lingkungan Sekretariat Dewan Kota Serang.
“Nilai itu untuk honor 37 orang Pamdal dan 25 orang OB. Keseluruhan pagu anggaran untuk tiap bulan Rp154 juta dibayar melalui PT MKM, namun temuan kita hanya dibayar Rp100 juta saja,” ungkap Samsul.
Advert
Ia mengklaim, berdasarkan hasil investigasinya, ternyata PT MKM hanya dipinjam benderanya oleh oknum Pimpinan DPRD Kota Serang yang kemudian lelangnya dimenangkannya.
“Setiap bulan ada pemangkasan sekitar Rp54 juta oleh oknum Pimpinan Dewan melalui stafnya,” katanya.
Masih kata Samsul, hasil rinciannya, bahwa nilai anggaran Pamdal yakni sebesar Rp103.896.000, kemudian PPH dan PPN sebesar Rp11.334.109, adapun yang harus dibayarkan Rp92.561.891. Sementara nilai anggaran OB Rp69.600.000, selanjutnya PPH dan PPN Rp7.592.728, dan yang harus dibayarkan sebesar Rp62.007.272.
“Artinya pencairan bersih tiap bulan untuk Pamdal adalah Rp92.561.891 dan OBRp62.007.272. Jumlah keseluruhan Rp154.569.163,” kata Samsul.
“Maka jika dihitung sejak Januari hingga September 2021 oknum pimpinan DPRD Kota Serang tersebut telah mengambil cuan sebesar Rp486.622.647 dari hasil keringat OB dan Pamdal,” imbuh dia.
Dia berharap agar pihak kepolisian melalui Ditreskrimsus Polda Banten bisa segera melakukan tindakan atas dugaan korupsi yang dilaporkan pihaknya.
“Kami berharap laporan ini bisa ditindak lanjuti oleh Polda Banten karena ini ngeri, ada wakil rakyat yang sejatinya fokus bekerja untuk rakyat justru memeras rakyatnya sendiri,” tutupnya. (*/Faqih)
